Indeks Kinerja Polisi

Polisi, lewat Polda Sumut, menetapkan satu tersangka baru berinisial B yang membakar rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu.

Siapa Dede dan kesaksiannya di kasus Vina Cirebon, serta kenapa ia dan Aep dipolisikan keluarga terpidana?

Roely Panggabean menuturkan pelaporan ini sebagai upaya pengacara untuk membebaskan para terpidana.

Polisi tidak hanya memeriksa pemilik kafe, tetapi juga sejumlah karyawan.

Sederet kasus bergantian mencuat membuat kinerja polisi jadi sorotan publik. Polisi dinilai memiliki kinerja yang buruk dan menjadi sasaran kritik.

Polda Sumbar menyebut pemeriksaan kepada anak korban harus dilakukan terlebih dahulu.

Berapa kisaran ganti rugi yang bisa didapatkan Pegi Setiawan dari polisi karena menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat.

Ade Safri menyebutkan, tersangka melakukan ilegal akses terhadap sistem yang dimiliki Bank Jago.

Kombes Ade Ary Syam menerangkan korban memang mengaku disekap selama berbulan-bulan hingga kelaminnya ditaburi bubuk cabai.

Ma'ruf Amin meminta kepolisian untuk mengevaluasi kinerja agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi sebut surat panggilan telah dikirimkan penyidik kepada Tiko, suami dari BCL tersebut.

Eks Menkopolhukam Mahfud MD mengapresiasi putusan praperadilan Pegi Setiawan dan pelaksanaan putusan dari kepolisian dengan membebaskannya dari tahanan.

Apakah Pegi Setiawan bisa menuntut ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar? Berikut ini penjelasannya.

Tim Kuasa hukum Pegi Setiawan menuntut ganti rugi yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah kepada Polda Jawa Barat.

Acara pernikahan yang terselenggara pun merupakan keluarga tersangka Saleh.

Penembakan itu sendiri dilakukan oleh anggota DPRD Lampung bernama Muhammad Saleh Mukadam.

Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sudah melimpahkan berkas perkara IR ke jaksa peneliti pada Kejati NTB untuk proses hukum selanjutnya.

Di HUT Bhayangkara, Jokowi meminta Polri makin lincah dan adaptif menjaga kebhinekaan dari isu perpecahan di masyarakat.

Seleksi Kompolnas harus menjadi momen mengembalikan kinerja kepolisian serta menjawab berbagai macam kebutuhan keadilan dari masyarakat.

Sejumlah poin dalam revisi UU Polri hanya memperluas kewenangan polisi, sementara fungsi pengawasan tak signifikan. Ini berbahaya bagi kepentingan publik.