Indeks Kinerja Kpk

KPK memulihkan keuangan negara Rp416,9 miliar dari penindakan kasus korupsi selama 2021.

KPK merinci Rp192 miliar disetorkan ke kas negara, Rp4,3 miliar disetorkan ke kas daerah, Rp177,9 miliar merupakan pemindahtanganan BPNT.

Kinerja KPK dinilai memburuk terutama di sektor SDA. Padahal menjadi sektor yang mesti dibenahi KPK berdasarkan peta jalan KPK 2012-2023.

OTT yang selalu berdekatan dengan kejadian kelembagaan yang disorot publik bisa diterjemahkan sebagai upaya menutupi hal negatif KPK era Firli.

Setelah revisi UU KPK, hanya ada 2 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah ini.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Dua perkara besar lain yang belum tuntas: kasus suap KPU dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron dan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

KPK selama 2020 ini masih punya utang menangkap 7 DPO tersangka kasus korupsi, salah satunya politikus PDIP Harun Masiku.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

KPK melakukan dua OTT dalam dua hari. Salah satu di antaranya menteri. Apakah ini tanda KPK bangkit dari mati suri?

Wacana pemberian mobil dinas untuk ketua, wakil ketua dan dewan pengawas KPK dinilai tidak etis dan ditolak Dewas KPK.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengundurkan diri dari KPK. Alasannya, KPK telah berubah sejak setahun terakhir.

KPK menetapkan Brigjen Pol Setyo Budiyanto sebagai Direktur Penyidikan yang baru dan beberapa perwira Polri menempati jabatan di KPK.

Menkopolhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggantungkan kasus dan bermain opini dalam penanganan kasus.

KPK menarik kembali Kompol Rossa Purbo Bekti untuk bekerja di komisi anti rasuah tersebut. Sebelumnya Rossa sempat dikembalikan ke Polri per 1 Februari 2020.

KPK masih punya pekerjaan rumah untuk menangkap para buronan dari Nursalim hingga Harun Masiku, sehingga pengungkapan kasus Muara Enim tak cukup membuat publik puas.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, memuji kinerja KPK menangani kasus korupsi  di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniadakan pemeriksaan saksi sejumlah perkara untuk sementara waktu.

KPK era Firli Bahuri dalam dua bulan terakhir puasa OTT, belum menyentuh kasus-kasus strategis, bahkan pencegahan pun dinilai hanya melanjutkan periode sebelumnya.

KPK membenarkan adanya dua jaksa dari unsur Kejaksaan Agung dan dua penyidik dari unsur Kepolisian yang tidak lagi bertugas di Kuningan, Jakarta Selatan.