Indeks Kinerja Kpk

KPK mengklaim di mata anggota Komisi III DPR RI selalu salah dan dimarahi. Saat RDP selalu jadi sasaran kemarahan.

Sikap Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus-kasus besar yang ditangani, seperti Petral dan Heli AW101, lebih dari sekedar klaim.

KPK resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekjen dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

KPK menyatakan akan tetap bekerja meskipun calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etik, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Irjen Pol Firli menjadi Kapolda Sumatera Selatan menggantikan Irjen Pol Zulkarnain.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, permasalahan penanganan etik tidak semua berakhir kepada pelanggaran etik, termasuk dalam kasus Firli.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang Feri Amsari menilai isu kelompok "Islam celana cingkrang" hanyalah isu politik guna menjatuhkan kredibilitas KPK.

Pimpinan KPK memastikan akan menindaklanjuti 18 kasus korupsi yang terancam kedaluwarsa dan melibatkan nama-nama besar.

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

Para penyidik dan penyelidik ini akhirnya membuat petisi yang bertajuk Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus.

22 calon penyidik KPK mengikuti pelatihan di Gedung Anti Corruption Learning Center, Kuningan, Jakarta Selatan, selama lima pekan.

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden untuk punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, karena hal ini penting.

Tahanan KPK kini tak hanya mengenakan rompi oranye, tapi juga diborgol.

Layanan contact center di nomor 198 sudah dibuka KPK bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi mulai 2 Januari 2019.

Sepanjang 2018, KPK telah menetapkan 108 orang sebagai tersangka, mulai dari unsur kepala daerah, legislatif, dan penegak hukum.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai acara pisah sambut seperti itu hal yang wajar.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pernah diusulkan akhirnya dibatalkan untuk menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

"(Usulan) belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir. Masuk ke saya dulu, baru saya pikir," kata Presiden Joko Widodo.

Kasus suap mendominasi perkara korupsi yang ditangani KPK selama 2017.