Indeks Kinerja Kpk

Kasus suap mendominasi perkara korupsi yang ditangani KPK selama 2017. 

Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 diklaim telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri pada 2003.

2016 merupakan tahun terbanyak KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, hingga eksekusi.

Untuk ketiga kalinya, KPK tidak memenuhi panggilan Pansus Hak Angket di DPR.

Komisi III DPR akan menggelar rapat koordinasi penanganan tindak pidana korupsi, yang dinilai belum berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Menurut PSHK, laporan sementara Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dinilai dalam upaya untuk membenahi KPK karena diduga masih sarat konflik kepentingan.

KPK membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi target yang direncanakan untuk memenuhi anggaran tahunan.

Pansus Hak Angket KPK meminta penambahan masa kerja karena merasa masih perlu untuk mendalami temuan-temuan mereka.

Rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK hari ini membahas sistem pengaduan masyarakat (dumas) diwarnai ketegangan.

Komisi III DPR RI mempertanyakan pengelolaan barang sitaan korupsi kepada Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (11/9/2017).

KPK mempersilakan ada pihak yang melaporkan Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung karena diduga terlibat kasus e-KTP. Hal itu tidak akan mengganggu kinerja KPK.

KPK belum mengetahui soal rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih melakukan tiga proses pemeriksaan internal untuk menegakkan integritas secara kelembagaan.

Pansus Hak Angket DPR terkait kinerja KPK akan memanggil pimpinan KPK sebelum 28 September dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

KPK mengatakan kehadiran Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman pada rapat Pansus Hak Angket KPK bukan mewakili kelembagaan KPK.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman membantah meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP senilai Rp2 miliar.

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Pansus Hak Angket KPK akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan sementara yang diperoleh Pansus sebelum diambil kesimpulan akhir.

KPK menghormati putusan kasasi MA soal pengembalian uang pribadi mantan hakim Syarifuddin Umar Rp100 juta.