Indeks Kinerja Kpk

KPK menarik kembali Kompol Rossa Purbo Bekti untuk bekerja di komisi anti rasuah tersebut. Sebelumnya Rossa sempat dikembalikan ke Polri per 1 Februari 2020.

KPK masih punya pekerjaan rumah untuk menangkap para buronan dari Nursalim hingga Harun Masiku, sehingga pengungkapan kasus Muara Enim tak cukup membuat publik puas.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, memuji kinerja KPK menangani kasus korupsi  di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniadakan pemeriksaan saksi sejumlah perkara untuk sementara waktu.

KPK era Firli Bahuri dalam dua bulan terakhir puasa OTT, belum menyentuh kasus-kasus strategis, bahkan pencegahan pun dinilai hanya melanjutkan periode sebelumnya.

KPK membenarkan adanya dua jaksa dari unsur Kejaksaan Agung dan dua penyidik dari unsur Kepolisian yang tidak lagi bertugas di Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK tak lagi garang setelah UU direvisi. OTT mereka gagal total.

KPK merilis laporan kinerja selama empat tahun: menyelamatkan potensi kerugian negara Rp63,8 triliun.

KPK mengklaim di mata anggota Komisi III DPR RI selalu salah dan dimarahi. Saat RDP selalu jadi sasaran kemarahan.

Sikap Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus-kasus besar yang ditangani, seperti Petral dan Heli AW101, lebih dari sekedar klaim.

KPK resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekjen dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

KPK menyatakan akan tetap bekerja meskipun calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etik, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Irjen Pol Firli menjadi Kapolda Sumatera Selatan menggantikan Irjen Pol Zulkarnain.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, permasalahan penanganan etik tidak semua berakhir kepada pelanggaran etik, termasuk dalam kasus Firli.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang Feri Amsari menilai isu kelompok "Islam celana cingkrang" hanyalah isu politik guna menjatuhkan kredibilitas KPK.

Pimpinan KPK memastikan akan menindaklanjuti 18 kasus korupsi yang terancam kedaluwarsa dan melibatkan nama-nama besar.

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

Para penyidik dan penyelidik ini akhirnya membuat petisi yang bertajuk Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus.

22 calon penyidik KPK mengikuti pelatihan di Gedung Anti Corruption Learning Center, Kuningan, Jakarta Selatan, selama lima pekan.

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden untuk punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, karena hal ini penting.