Menuju konten utama

Kepuasan Publik Merosot, IM57: KPK Tak Berani Garap Kasus Oligarki

Eks pegawai KPK menilai wajar lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu kini jeblok dalam survei. KPK saat ini tak berani menggarap oligarki.

Kepuasan Publik Merosot, IM57: KPK Tak Berani Garap Kasus Oligarki
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (2/8/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

tirto.id - Lembaga IM57+ Institute menilai merosotnya kepuasaan publik terhadap KPK dalam Survei Litbang Kompas, karena lembaga tersebut tidak lagi berani mengusut kasus korupsi sistemik. Terlebih pasca revisi UU KPK dan insiden asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam Survei Litbang Kompas disebutkan bahwa 48,2% masyarakat tidak puas atas kinerja KPK.

"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya menyangkut kasus kecil, tidak melibatkan pejabat tinggi negara dan oligarki, hanya bermain di level daerah dan terkesan alakadarnya, tidak ada perkara yang dikembangkan sampai ke akar masalah di pusat," ujar Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Lebih lanjut, IM57+ Institute menilai faktor pemecatan terhadap 57 pegawai KPK menjadi penyebab merosotnya kepuasaan publik kepada lembaga antirasuah di bawah kepemipinan Firli Bahuri. Sebab, banyak kasus besar yang dipegang oleh penyidik eks KPK namun tidak berlanjut diusut.

"Kasus-kasus besar yang selama ini di pegang oleh para penyidik yang tergabung dalam IM57 yang di pecat kemarin semuanya berhenti, tidak ada pengembangan perkaranya lagi," ujar Praswad.

Faktor lain ialah model kepemimpinan KPK hari ini yang jauh dari teladan dan gemar bermain gimik belaka.

"Pimpinan KPK tidak malu mempertotonkan potensi konflik kepentingan demi kepentingan pribadi, gimik sibuk menciptakan puisi, masak nasi goreng, dan asyik bernyanyi himne," tukasnya.

Survei Litbang Kompas menyebutkan sebanyak 34,3 persen responden menilai karena kinerja Dewan Pengawas KPK tidak maksimal; 26,7 persen menyebutkan KPK minim tangkap tangan; 18,7 persen terlalu banyak kontroversi; 11,1 persen citra pimpinan KPK; 5,2 persen tidak transparan; 0,4 persen tidak independen; dan 0,3 persen soal asesmen pegawai negeri sipil para pegawai KPK.

Baca juga artikel terkait KINERJA KPK atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Politik
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Fahreza Rizky