tirto.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai ujaran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius.
Menurut Mahfud, pernyataan Ketua Umum PDIP hanyalah bentuk kekesalan karena kinerja KPK tidak optimal memberantas korupsi, padahal Megawati adalah orang yang menginisiasikan pembentukan KPK.
"Menurut pemahaman saya Bu Mega tidak secara sungguh-sungguh mengusulkan KPK dibubarkan. Kata agar "dibubarkan" itu hanya ekspresi kejengkelan Bu Mega karena dinilainya KPK tidak efektif," kata Mahfud dalam keterangan, Rabu (23/8/2023).
Mahfud menilai Megawati justru ingin KPK bekerja lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Ia melihat pandangan Dewan Pembina BPIP itu sama dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang ingin agar KPK lebih efektif dan profesional.
Oleh karena itu, Mahfud enggan berkomentar banyak tentang pernyataan yang dilontarkan Megawati tersebut.
"Itulah sebabnya kita tak perlu menanggapi secara berlebihan agar tidak salah menangkap maksud Bu Mega. Tim Pencepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam sudah punya hasil telaah akademik dengan sekitar 50 butir rekomendasi, termasuk yang terkait dengan KPK. Tetapi ini belum akan diumumkan sebelum disampaikan kepada Presiden," kata Mahfud.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Mega yang ingin Presiden Jokowi membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka di The Tribrata Darmawangsa, pada Senin (21/8/2023), Megawati menyoroti soal kondisi rakyat yang masih miskin sementara ada pihak yang melakukan korupsi. Ia pun menyebut bahwa para penegak hukum tidak mau menjalankan hukum yang sudah dibuat di eranya saat menjadi presiden.
Mega lantas menyinggung soal keberadaan sekitar 300 ribu kredit macet. Setelah resmi membentuk KPK pada tahun 2002, Mega malah dikritik karena persoalan kredit macet tersebut.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak. Menurut saya enggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng, lho aku sing nggaweke kok (lho saya yang bikin kok)," kata Mega.
Pernyataan Mega lantas menimbulkan kritik publik dalam komitmen pemberantasan korupsi. PDIP lantas mengklarifikasi pernyataan Mega tentang pembubaran KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah menyebut pernyataan Mega dipelintir media massa.
“Itu dipelintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
