Indeks Ketua Dpr Ri

Untuk menyelesaikan kisruh kepemimpinan ketua DPR, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie berencana menggelar pertemuan dengan dengan Ketua Umum, Setya Novanto pada pekan ini.

Sejumlah simpatisan Indonesia Parlemen Watch melakukan aksi teaterikal di depan ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

DPP Partai Golkar menginstruksikan agar Fraksi Partai Golkar di DPR mengamankan dan memperjuangkan proses pergantian jabatan ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.

Ade Komarudin mengaku akan berkonsultasi dengan para senior partai untuk menyikapi keputusan DPP Partai Golkar yang memutuskan akan mengembalikan jabatan pimpinan DPR RI kepada Setya Novanto.

Partai Golkar ingin Setya Novanto dikembalikan jadi Ketua DPR. Langkah yang bisa memicu gejolak politik di Senayan maupun di tubuh Golkar

Fraksi PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Partai Golkar menunjuk kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin

Politisi kawakan Partai Golkar Setya Novanto yang sempat tersandung kasus "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia dikabarkan akan menduduki jabatannya kembali sebagai Ketua DPR RI.

Fahri Hamzah mengatakan, pergantian Pimpinan DPR RI, berdasarkan seluruh pasal yang mengatur, memerlukan tiga proses untuk mengambil keputusan.

Akom mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan ketakutan di masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom minta maaf terkait pernyataannya yang menyebut “anggota DPR berpikiran sesat”.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ade Komaruddin menepis anggapan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjegal salah satu calon independen pada pilkada serentak 2017.

Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.