tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.
“Pengarahan dari Pak Presiden Jokowi harus tegas,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman, seperti dilansir Antara, Senin (14/3/2016).
Sohibul menyarankan agar Presiden Jokowi memperbaiki pola pengelolaan dan koordinasi dengan para pembantunya tersebut. Karena perbaikan pola koordinasi dan ketegasakn Jokowi akan membuat kegaduhan dapat teratasi.
“Jadi kalau beliau bisa meningkatkan pola pengelolaan mudah-mudahan kegaduhan ini tidak tercipta. Pola pengelolaan yang dimaksud adalah koordinasi,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Ade Komarudin. Akom, panggilan akrabnya, menyesalkan terjadinya kegaduhan di antara menteri kabinet karena dapat mengganggu kekompakan jalannya pemerintahan. Apalagi saat ini banyak program yang harus dijalankan pemeritah, sehingga diperlukan kekompakan semua perangkat di dalamnya.
Akom menilai, apabila semua kebijakan telah diputus dalam keputusan bersama di dalam kabinet maka di luar tidak boleh berbeda. Karena itu, lanjut dia, perbaikan pola pengelolaan dan koordinasi para menteri kabinet tampaknya harus segera dilakukan guna menjaga kekompakan kinerja kabinet.
Pada kesempatan berbeda, Jokowi telah mengingatkan agar para pembantunya tidak berdebat atau berseteru di ruang publik. Jokowi mengingatkan agar semua menterinya tidak larut dalam kegaduhan. Ia meminta para menteri fokus bekerja dan melayani masyarakat.
Seperti diberitakan, sejak pertengahan 2015 lalu, publik kerap disuguhi drama gesekan antarmenteri kabinet mengenai kebijakan tertentu. Bahkan, episode-episode gesekan atau kegaduhan kebijakan antarmenteri di kabinet kerja tampaknya masih terus terjadi hingga kini.
Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sehari setelah diangkat menjadi menteri, sempat berbeda pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kritikannya mengenai rencana Garuda Indoensia membeli 30 pesawat Airbus A350 dan proyek listrik 35.000 MW.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sempat bergesekan dengan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat itu, mengenai kebijakan impor garam industri yang dinilai merugikan petani garam di tanah air. Bahkan, hal serupa terjadi lagi di mana Susi berbeda pendapat di muka publik dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (pengganti Rachmat Gobel) dalam soal sama.
Kemudian, perseteruan berlanjut antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong soal impor beras. Selain itu, persoalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga sempat terjadi gesekan antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Terakhir, publik juga disuguhi perseteruan antara Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait kebijakan Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).
