Indeks Ade Komarudin
Ade Komarudin Pendarahan Otak Usai Jatuh di Kamar Mandi
"Mohon doanya. Kak Ade pendarahan di otak, sekarang di ruang operasi CICU pav Kartika RSPAD," kata istri Akom.
Meski Pernah Bertemu, Setnov Tak Akui Tuduhan Akom Amankan E-KTP
Setya Novanto mengaku tidak pernah mendengar kalau Ade Komarudin (Akom) memperingatkan dirinya lewat Aburizal Bakrie, dalam kesaksiannya di sidang korupsi e-KTP.
Kasus e-KTP: Akom Akui Laporkan Novanto ke Aburizal Bakrie
Ade Komarudin mengaku pernah mengingatkan Aburizal Bakrie soal Novanto terkait desas-desus proyek e-KTP.
Ade Komarudin Diperiksa KPK Sebagai Saksi Andi Narogong
Akom membantah menerima aliran dana e-KTP dari Irman yang dikirim oleh Drajat Wisnu Setyawan.
Bawahan Irman Tak Akui Pernah Kirim Duit ke Ade Komarudin
Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setiawan tidak mengakui tuduhan jaksa bahwa dirinya pernah mengirimkan bungkusan berisi uang ke rumah dinas anggota DPR RI, yang diduga Ade Komarudin.
Akom Peringatkan Ical Soal e-KTP Sebab Khawatir Golkar Bubar
Ade Komarudin, politikus Golkar, mengaku pernah mengadu ke Ical karena khawatir kasus e-KTP bisa berdampak buruk ke Partai Golkar.
Ade Komarudin Harap Sanksi dari MKD Dicabut
Ade Komarudin menyesalkan soal keputusan MKD yang memberi sanksi terhadapnya. Kini, ia meminta agar MKD dapat mengembalikan nama baiknya dengan mencabut sanksi itu.
Ade Komarudin Dicopot dari Jabatan Ketua DPR
Ketua DPR Ade Komarudin telah terbukti melakukan pelanggaran sedang berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan DPR. Ade pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
Ade Komarudin Ngaku "Ra Opo-opo" "Dikudeta" Novanto
Ketua DPR Ade Komarudin mengaku pasrah jabatannya "dikudeta" Setya Novanto. Menurutnya kerelaannya itu demi keutuhan NKRI.
Pimpinan DPR Bicara Kemerdekaan RI ke-71
"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.
Akom: Masyarakat Jangan Terprovokasi
Akom mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan ketakutan di masyarakat.
Ketua DPR: Pemerintah Tak Wajib Taati Putusan IPT
Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.
Ketua DPR: Terorisme, Korupsi, dan Narkoba Musuh Utama Negara
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, korupsi, narkoba, dan terorisme adalah musuh besar negara yang harus dilawan.
Pimpinan DPR Bertemu Presiden Terkait RUU Tax Amnesty
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan bahwa pimpinan DPR RI telah melakukan konsultasi mengenai RUU tax amnesty dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
RUU Pengampunan Pajak Picu Perdebatan Rapat Paripurna
Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memutuskan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak mengundang perdebatan sejumlah anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pimpinan DPR Telah Terima Dua Surat Pergantian Fahri Hamzah
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima dua surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait usulan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan dan anggota DPR.
Dianggap Hina Anggota DPR, Akom Minta Maaf
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom minta maaf terkait pernyataannya yang menyebut “anggota DPR berpikiran sesat”.
Pimpinan DPR Tak Mau Campuri Pemecatan Fahri Hamzah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.
Ini Alasan FITRA Tolak Perpustakaan Mewah DPR
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menolak rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah senilai Rp570 miliar. FITRA menilai anggaran sebesar itu hanya akan memboroskan anggaran, padahal masih banyak daerah tertinggal yang membutuhkan.