tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah senilai Rp570 miliar. FITRA menilai anggaran sebesar itu hanya akan memboroskan anggaran, padahal masih banyak daerah tertinggal yang membutuhkan.
Menurut FITRA pembuatan perpustakaan DPR tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga proyek perpustakaan ini harus ditinjau kembali agar tidak menyalahi aturan.
"Anggaran sebesar Rp. 570 Miliar tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016, sehingga sangat rawan dijadikan bancakan oleh elit-elit tertentu. Yang ada hanya Pembangunan Gedung DPR sebesar Rp700 Miliar. Sayangnya diduga angka tersebut diubah-ubah sesuka hati oleh DPR untuk proyek yang berubah ubah namanya," kata Sekretaris Nasional FITRA, Yenny Sucipto, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (29/3/2016).
FITRA menilai DPR telah inkonsisten dalam menggunakan anggaran, sebelumnya DPR merencanakan akan membangun gedung DPR namun kemudian diubah menjadi Perpustakaan DPR.
Selain itu, menurut FITRA, rencana pembuatan perpustakaan DPR bukan menjadi prioritas, karena sebenarnya lembaga itu sudah memiliki perpustakaan namun jarang dipakai. "Pembuatan perpustakaan DPR memiliki potensi mark up yang tinggi," jelas FITRA.
FITRA menuding rencana pembangunan perpustakaan tersebut erat kaitannya dengan Ketua DPR, Ade Komarudin (AKOM). Sehingga rencana pembangunan perpustakaan harus ditinjau kembali.
Meski demikian FITRA tidak menjelaskan lebih lanjut apa hubungan pembangunan dengan Akom.
Di sisi lain, menurut FITRA, anggaran perpustakaan DPR tersebut diarahkan untuk menambah koleksi Perpustakaan Nasional, karena total koleksi Perpustakaan Nasional baru ada 224.740 Judul/ 749.724 eksemplar. Jumlah koleksi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Amerika yang mencapai 30.000.0000 eksemplar.
FITRA menyarankan anggaran perpustakaan mewah DPR tersebut dialihkan untuk membuat 1.000 perpustakaan di wilayah terdepan Indonesia. Sehingga anak-anak Indonesia tidak sulit mengakses perpustakaan.
Untuk itu, FITRA menuntut, anggaran perpustakaan senilai Rp570 miliar dalam APBN 2016 itu dibatalkan dan dikembalikan lagi ke negara. "Batalkan proyek perpustakaan megah, lebih baik membangun perpustakaan di daerah," tutup FITRA dalam keterangannya kepada media.
