tirto.id - Kelompok masyarakat sipil menilai pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pemborosan anggaran.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menilai, keputusan pemerintah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-79 di dua tempat, yaitu Ibu Kota Negara (IKN) dan Jakarta adalah bentuk pemborosan anggaran. Misbah beralasan, perhelatan itu bakal dilakukan di tengah kondisi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Mei 2024 yang sedang tidak baik-baik saja.
Misbah mengatakan APBN saat ini mengalami defisit hingga Rp21,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik menggunakan anggaran upacara untuk belanja-belanja yang sifatnya strategis demi mengejar indikator pembangunan yang tercapai daripada merayakan HUT RI ke-79 di Jakarta dan Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.
"Misalnya menurunkan tingkat kesenjangan (gini ratio), menyelesaikan persoalan tingginya angka pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan lain-lain, dibanding kegiatan yang sifatnya seremonial," kata Misbah saat dihubungi Tirto, Jumat (5/7/2024).
Misbah mengingatkan, capaian pembangunan Indonesia masih jauh dari target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Misbah berpendapat pemerintah juga kurang antisipatif terhadap gejolak ekonomi, sehingga terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini terjadi di sektor industri nasional.
"Harusnya belanja pemerintah difokuskan untuk hal-hal semacam ini. Program kartu pra kerja juga belum efektif mengatasi TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), terutama bagi kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan lainnya," imbuh dia.
Misbah menyarankan agar pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran negara untuk menyelesaikan masalah pembangunan saat ini. Ia meyakini, dana APBN 2024 masih bisa digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan indikator pembangunan seperti pengalokasian anggaran untuk masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, hingga Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang ada di kantong Kementerian Keuangan.
"Ini yang seharusnya dijadikan akselerasi. Jadi ketika terjadi defisit APBN, defisitnya lebih substantif karena dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat," tegas Misbah.
Sepakat dengan Misbah, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, juga berpendapat pelaksanaan perayaan Upacara 17-an di Jakarta dan IKN akan menimbulkan ketidakefisienan anggaran. Ia beralasan, kebutuhan dana untuk perhelatan acara hingga transportasi akan menjadi dua kali lebih banyak daripada biasanya. Padahal, kebutuhan negara untuk keperluan yang lebih penting cukup banyak.
"Akibatnya pasti ada anggaran-anggaran yang tadinya tidak ada jadi diadakan. Muncul sistem yang korup di situ. Jadi ada inefisiensi penyelenggara negara," ucap Huda, kepada Tirto, Jumat.
Huda mengingatkan, perayaan ulang tahun besar-besaran di dua daerah tidak membawa efek ketertarikan publik pada investor. Ia mengingatkan bahwa mundurnya petinggi Otorita IKN, yakni Bambang Susantono dan Donnie Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala otorita, jauh lebih berdampak bagi investor daripada perayaan ulang tahun di Nusantara dan Jakarta.
"Jadi sia-sia saja Jokowi melakukan selebrasi ini karena efeknya tidak jelas. Yang ada inefisiensi penyelenggara negara," tutur Huda.
Pemerintah berencana menggelar HUT RI ke-79 di dua daerah, yakni IKN dan Jakarta pada 17 Agustus 2024 mendatang. Pelaksanaan upacara akan dilakukan perdana di Istana Kepresidenan Nusantara, Nusantara. Upacara akan dipimpin langsung Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berada di Istana Merdeka, Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah berencana untuk menggelar upacara pengibaran bendara di Nusantara. Sementara itu, kegiatan hiburan akan berlangsung di Jakarta.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
