tirto.id - Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi tak sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal rencana anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86,2 triliun. Pasalnya Badiul menilai tahapan-tahapan dalam pelaksaan pemilu tak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahapan pemilu yang sedang dirancang KPU ini sudah jelas, artinya tahapan pemilu itu kan rutinitas KPU. Sehingga tak ada alasan KPU untuk menunjukan hal-hal yang aneh, semisal anggaran pemilu," ujar Badiul dalam webinar 'Polemik Jadwal Pemilu, Ada Apa Dengan KPU?', Jumat (8/10/2021).
Dalam pelaksanaan pemilu memang selalu menunjukan tren kenaikan anggaran. Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun, Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun, dan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 86,2 triliun.
Sebab itu Badiul Hadi menilai KPU mengingkari prinsip pemilu yakni efisiensi anggaran.
"KPU selama ini perencanaannya tidak juga baik. Sehingga banyak persoalan yang muncul dalam KPU periode saat ini. penganggarannya juga tidak baik. Saya tak tahu ini problem kelembagaan atau personal," tukasnya.
Komisi II DPR RI selaku rekan kerja KPU juga sempat protes dan meminta KPU menghitung ulang anggaran Pemilu 2024. Terlebih lagi anggaran Pemilu 2024 melonjak ketimbang Pemilu 2019.
"Anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan perhitungan ulang kembali karena efisiensi itu adalah sebuah keniscayaan. Prinsipnya anggaran itu, pertama harus rasional, dan kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif," ujar Anggota Komisi II Guspardi Gaus pada 21 September 2021.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
