Ade Komarudin Ngaku "Ra Opo-opo" "Dikudeta" Novanto

tirto.id - Kisruh Ketua DPR dari Golkar mulai menemukan titik terang. Ketua DPR Ade Komarudin yang diisukan akan digantikan Setya Novanto sudah menyatakan kerelaannya jika dicopot dari jabatannya.

"Saya sudah konsul dengan sejumlah tokoh senior partai, tokoh nasional, tokoh agama, dan aktivis sesama parpol dan aktivis sesama gerakan mahasiswa dulu di HMI. ‎Saya tawakal kepada Allah SWT. Bahasa berselorohnya "aku rapopo [aku rela]. Sekali lagi, aku ora popo.Teu sawiyos, orang Sunda bilang," kata Ade Komarudin dalam konferensi pers, Senin (28/11/2016) malam.

Akom--sapaan akrab Ade Komarudin--berujar kerelaannya untuk dicopot dari jabatan tertinggi DPR itu demi keutuhan NKRI. "Saudara-saudara tahu, sekarang situasi tentang penghormatan, pluralisme, keanekaragaman sedang diuji, demi NKRI harus siap," terangnya.

Ia menyampaikan dirinya menghormati keputusan DPP Partai Golkar untuk mengembalikan Setya Novanto duduk lagi sebagai Ketua DPR. "Saya ingin tegaskan saya orang yang taat kepada peraturan termasuk peraturan organisasi tempat saya bernaung," kata Akom.

Semenjak Setya Novanto dicalonkan lagi oleh DPP Golkar untuk menjabat kembali sebagai Ketua DPR, Akom diketahui telah melobi sejumlah petinggi partai. Pada Jumat pekan lalu, Akom mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya secara khusus menyampaikan dengan peristiwa kemarin saya meminta nasihat bagaimana harus (menyikapinya), tentu (jawaban) beliau [Megawati] tidak mencampuri urusan parpol lain. Tetapi nasehat beliau mengajarkan taat aturan, dan itu tidak berubah dari dulu," kata Akom.

Sementara itu, untuk menyelesaikan kisruh kepemimpinan ketua DPR ini, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie berencana menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, pada pekan ini.

"Bisa saja Senin ini ataupun hari-hari lainnya dalam minggu ini. Ini terkait dengan keputusan DPP soal ketua DPR," kata anggota Dewan Pembina Golkar, Fahmi Idris, Senin (28/11).

Fahmi berujar pertemuan itu dilakukan karena Dewan Pembina melihat dan menilai keputusan yang dibuat oleh DPP menyimpang dari AD/ART Partai Golkar, termasuk dalam pergantian ketua DPR.

Keputusan DPP tersebut dinilai telah melanggar pasal 25 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.