tirto.id - Untuk menyelesaikan kisruh kepemimpinan ketua DPR, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie berencana menggelar pertemuan dengan dengan Ketua Umum, Setya Novanto pada pekan ini. Rencana pertemuan Ical--sapaan akrab Abu Rizal, dan Setya Novanto ini digulirkan oleh anggota Dewan Pembina Golkar, Fahmi Idris kepada pers, Senin (28/11/2016).
"Bisa saja Senin ini ataupun hari-hari lainnya dalam minggu ini. Ini terkait dengan keputusan DPP soal ketua DPR," kata Fahmi.
Fahmi berujar pertemuan itu dilakukan karena Dewan Pembina melihat dan menilai keputusan yang dibuat oleh DPP menyimpang dari AD/ART Partai Golkar, termasuk dalam pergantian ketua DPR.
Dewan Pembina menilai keputusan DPP mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setya Novanto telah melanggar pasal 25 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.
Kebijakan strategis yang harus diambil DPP bersama dengan Dewan Pembina Golkar secara rinci telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, yakni penetapan capres dan cawapres RI serta penetapan pimpinan lembaga negara.
"Makanya ini akan dilakukan pembicaraan antara Dewan Pembina dan DPP. Dewan Pembina baru akan melakukan rapat Senin ini untuk memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk bertemu dengan ketua umum," katanya.
Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung pada Rabu (23/11) menyampaikan rencana mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto dari Ade Komaruddin harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Dewan Pembina dan berbagai pihak di Partai Golkar.
Menurut Akbar pula, seharusnya DPP tidak mengambil keputusan sepihak tanpa membicarakan keputusan penting itu dengan para senior Partai Golkar dalam Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan lainnya.
"Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar," kata Akbar.
Akbar menilai bila kisruh kepemimpinan itu tidak segera diselesaikan, hal itu bisa memicu konflik baru di tubuh Golkar, padahal partai berlambang pohon beringin ini sedang membutuhkan kesolidian untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan Pemilu 2019.
Partai Golkar, kata Akbar, juga harus melibatkan partai lain di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat untuk memutuskan persoalan Ketua DPR ini.
"Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto," kata Akbar.
Sumber: Antara
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
