tirto.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menginstruksikan agar Fraksi Partai Golkar di DPR mengamankan dan memperjuangkan proses pergantian jabatan ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.
Hal tersebut ditegaskan Sekjen Golkar, Idrus Marham dalam rapat fraksi bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016). Pada rapat tersebut, Idrus mempertegas keputusan partainya yang ingin mengembalikan pucuk pimpinan dewan kepada Novanto.
“Hari ini, DPP Partai Golkar akan menjelaskan latar belakang dan mempertegaskan instruksi untuk mengamankan dan memperjuangkan keputusan itu," ujarnya seperti dikutip Antara.
Idrus mengatakan bahwa Rapat Pleno Golkar pada hari Senin (21/11) telah memutuskan dua keputusan penting, yaitu pemberhentian Ade Komarudin dan pengusulan penggantiannya dengan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.
Menurut dia, DPP Golkar mengirimkan dua surat, pertama surat untuk pimpinan DPR untuk pemberhentian dan penggantian Ketua DPR dari Partai Golkar, dan kedua adalah ke Fraksi Golkar untuk menjalankan instruksi dan memperjuangkan keputusan tersebut pada Selasa kemarin.
"Majunya Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI akan mendinginkan situasi politik yang ada saat ini. Selain itu, Setya juga dianggap mampu membuat hubungan legislatif dan eksekutif dengan lebih produktif," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar optimistis Novanto memimpin DPR maka legislatif dan eksekutif lebih produktif dan kedua bagaimana kinerja DPR seperti pengawasan, legislasi, dan budgeting jadi lebh baik lagi.
Idrus berharap seluruh fraksi di DPR juga punya kesepahaman yang sama dengan Partai Golkar dan pertukaran posisi Ade ke Novanto itu mendapatkan jalan yang mulus.
"Kami memiliki keyakinan, teman-teman partai politk lain. Mereka bukan lawan, melainkan mitra kerja kita," katanya.
Partai lain diposisikan sebagai mitra dan ada kebersamaan untuk membangun demokrasi lebih baik.
Potensi Picu Perpecahan
Sayangnya, keputusan DPP Partai Golkar tersebut dikritik oleh senior partai beringin, salah satunya adalah Akbar Tandjung. Ia khawatir rencana pengemballikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto akan memicu konflik baru di tubuh partai beringin.
Menurut Akbar, seharusnya pengurus DPP Golkar tidak mengambil keputusan sepihak, tanpa membicarakan keputusan penting terlebih dahulu dengan berbagai pihak, mulai dari dewan pembina, dewan pertimbangan, dewan penasihat, dan para senior partai.
“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Golkar ini mengatakan, kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh pihak di internal partai, hal ini bisa memicu konflik baru. Padahal Golkar sedang membutuhkan kesolidian untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan Pemilu 2019.
Akbar juga mengingatkan DPP Partai Golkar bahwa Ade Komarudin bagaimanapun adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti dan tidak diragukan.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
