Indeks Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan bakal menaikkan tarif angkutan penyeberangan kapal laut.

Sebanyak 80 rute penerbangan domestik atau 20 persen dari total penerbangan domestik sebanyak 400 rute saat ini masih membukukan kerugian operasional.

Proyek proving ground yang disebut-sebut bertaraf internasional bertujuan untuk meningkatkan keselamatan melalui kepastian laik jalan kendaraan sebelum diproduksi secara massal.

Grab Indonesia mengklaim kenaikan tarif menambah pendapatan pengemudi hingga 30%.

Pemerintah segera meratifikasi serta mengimplementasikan sistem anti fouling dan pengelolaan air ballast di Indonesia.

Kemenhub mendatangkan dua tenaga asing untuk melatih soal implementasi aturan Air Ballas.

Pemerintah akan menggratiskan tarif Bus Damri untuk rute dari dan menuju Kertajati. Namun, rute yang digratiskan hanya akan terbatas pada daerah dengan jumlah calon penumpang banyak.

Ada 5 kota yang akan dijadikan lokasi uji coba konsep Bus Rapid Transit.

Kemenhub bakal menggunakan pendekatan edukasi, penegakan hukum, dan insentif untuk menangani truk berlebihan muatan di jalan raya.

Rekomendasi BPK itu ditanggapi serius oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan aturan baru untuk memperkuat imbauan penurunan tarif maskapai penerbangan.

Kemenhub menyatakan berencana memberi subsidi ke sistem transportasi 0-Bahn untuk mendorong masyarakat mau berpindah dari angkutan pribadinya dan kemungkinan

Pengadaan moda transportasi baru di kota-kota besar dinilai belum tentu dapat mengatasi kemacetan jika tak disertai kebijakan pendukung.

MTI pesimistis dengan rencana Kemenhub mengoperasikan O-Bahn sebagai mode transportasi umum baru karena membutuhkan biaya yang mahal untuk prasarana dan teknologinya.

Grab Indonesia berencana akan memberlakukan denda ke kosumen jika melakukan pembatalan pemesanan dan Kemenhub memaklumi hal itu.

Revisi PP No. 15 Tahun 2016 perlu dilakukan untuk mengurangi beban biaya perpanjangan izin taksi online per 5 tahun sekali.

Menurut Budi, salah satu kendala yang dialami pemerintah adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap penerapan aturan.

Menurut Budi, wewenang untuk mengatur diskon tarif ojek online berada pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Sebagian konsumen khawatir larangan diskon akan membuat tarif ojek online melambung.

Stafsus Kemehub, Wihana Kirana menilai, persaingan usaha terkait pemberian diskon antarperusahaan aplikasi ojek online ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).