Indeks Kementerian Keuangan
48 Kabupaten/Kota Belum Penuhi Syarat Menerima DAK Fisik
Masih terdapat sisa dana DAK Fisik sebanyak Rp2,2 triliun yang belum dicairkan karena terdapat 48 kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat untuk menerima DAK Fisik pada triwulan I-2017.
DPR Desak Jokowi Revisi PP Pengatur Penyertaan Modal BUMN
Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera merevisi isi PP 72/2016
Cegah Kasus Century Terulang, Sri Mulyani Diskusi dengan DPR
Menteri Keuangan, Sri Mulyani berdiskusi bareng Komisi XI DPR RI dan mengevaluasi implementasi UU PPKSK untuk mencegah dampak krisis keuangan global, seperti Kasus Bank Century, terulang.
Sri Mulyani Katakan Beasiswa LPDP Hasil Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar penerima beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) benar-benar menempuh pendidikan tinggi dengan serius, karena dana beasiswa itu berasal dari uang pajak yang dengan susah payah dikumpulkan oleh pemerintah.
Kementerian Keuangan Pastikan WNI Terlibat ISIS eks PNS
Kementerian Keuangan memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait dengan ISIS belakangan ini telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak bulan Agustus 2016.
Agar Tak Defisit, Indonesia Butuh Rasio Pajak 15 Persen
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan Indonesia butuh rasio pajak 15 persen agar terhindar dari defisit APBN
Pemerintah akan Serius Pidanakan Pengemplang Pajak
Pemerintah akan memidanakan pengemplang pajak begitu program tax amnesty tahap tiga usai
Indonesia Waspadai Dampak Kebijakan Ekonomi Donald Trump
Indonesia mewaspadai dampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump terhadap krisis global
Utang Luar Negeri Indonesia Turun $7,2 Miliar
Uutang luar negeri Indonesia pada November 2016 tercatat sebesar $316,0 miliar atau menurun $7,2 miliar dari posisi di Oktober 2016.
Pemerintah Cari Strategi Jitu Tarik Dana Repatriasi
Pemerintah sedang mencari solusi agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak banyak yang masuk ke Indonesia
TNI AL Teken Kontrak Pengadaan Rp2,2 Triliun
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) meneken 215 kontrak pengadaan barang dan jasa pada senilai Rp2,2 triliun
JPMorgan Klaim Tidak Terpengaruh Keputusan Sri Mulyani
JPMorgan merilis pernyataan yang menyatakan tidak banyak terpengaruh dengan keputusan kemenkeu yang memutus seluruh kontrak kerja sama perusahaan itu dengan Indonesia.
Kemenkeu Putus Kontrak JPMorgan Gara-gara Riset
Kementerian Keuangan memutuskan kontrak dengan JPMorgan Chase. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil riset yang meyebutkan JPMorgan berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
BI Laporkan Akun Facebook yang Memfitnah Kinerjanya
Bank Indonesia (BI) secara resmi telah melaporkan akun media sosial Facebook yang dianggap menyebar fitnah terkait kinerjanya dalam pencetakan uang baru yang disebutkan tidak dilakukan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ke Polri.
Kemenkeu Komitmen Upayakan Pencegahan Berlapis pada Korupsi
Kementerian Keuangan RI berkomitmen melakukan upaya pencegahan berlapis terhadap korupsi di lingkungan kerjanya. Pencegahan akan dilakukan salah satunya dari sisi belanja dilakukan proses verifikasi secara bertahap.
Berantas Korupsi di Kemenkeu, Sri Mulyani Lantik Dua Pejabat
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).
Sri Mulyani Janji Benahi Sistem & SDM Pajak
Menkeu Sri Mulyani akan membenahi sektor perpajakan terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak. Baik sistem maupun SDM perpajakan menurut Sri Mulyani berkontribusi terhadap upaya pelanggaran peraturan.
Kemenkeu Galakkan Sosialisasi Penerapan Skema KPBU
Kementerian Keuangan menggalakkan sosialisasi untuk mengenalkan kepada publik fasilitas dan dukungan pemerintah dalam penerapan skema KPBU ini.
APBI Minta Kemenkeu Adil Soal Restitusi PPN Batubara
APBI meminta agar Kemenkeu mengenakan restitusi PPN secara adil kepada pengusaha pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi ketiga.
Sri Mulyani Minta para CEO Segera Ikut Tax Amnesty
Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mendorong para pemilik perusahaan atau CEO mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Masuk tirto.id








