Mengoptimalkan Aset Negara yang Nganggur Demi Menambal APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/3). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pras/17.
Oleh: Ringkang Gumiwang - 2 Januari 2018
Dibaca Normal 3 menit
Potensi pemanfaatan aset negara untuk menggenjot PNBP sangatlah besar. Lantas bagaimana upaya pemerintah?
Sebanyak 106 unit apartemen di Jalan Casablanca, Jakarta Pusat mangkrak alias nganggur sejak 1997. Dengan lokasi apartemen yang berada di tengah kota, seharusnya bukan hal yang sulit untuk memonetisasi aset tersebut. Apalagi, fasilitas di apartemen itu juga sebenarnya cukup lengkap, mulai dari lapangan tenis, kolam renang, keamanan 24 jam, laundry & dry cleanning, taman bermain anak, sekolah, Daily Food Hall dan lain sebagainya.

Sayangnya, upaya pemerintah untuk memaksimalkan aset tersebut tidak pernah berhasil. Apartemen yang diambil alih pemerintah terkait BLBI itu sebenarnya sudah beberapa kali dijual oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, hingga BPPN berakhir pada 2014, aset tersebut tak kunjung terjual. PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang mendapatkan mandata sebagai penerus BPPN juga tak kunjung bisa menjual aset tersebut. Alhasil, upaya untuk memaksimalkan aset negara pun menemui jalan buntu.

Isu aset nganggur (idle), terutama barang milik negara (BMN) memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk dapat dipecahkan. Kriteria BMN idle sendiri tertuang di Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.06/2016 tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian /lembaga (KL).

Dalam beleid itu, BMN idle adalah BMN yang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang. Selain itu, BMN juga bisa disebut idle apabila Pengguna Barang menggunakan BMN, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi KL.

Baca juga: Menteri Rini Minta ke Pejabat Baru BUMN Lindungi Aset Negara

Dalam 4 tahun terakhir ini, nilai BMN idle mengalami tren kenaikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, nilai BMN idle tercatat Rp21,32 miliar. Pada 2016, BMN idle naik hampir dua kali lipat menjadi Rp40,62 miliar.

Pada tahun ini, nilai BMN idle besar kemungkinan masih akan bertambah. Pasalnya, total nilai BMN per 31 Desember 2016 sudah menyentuh Rp2.188 triliun, naik 76 persen dari nilai BMN pada 2010 sebesar Rp1.244 triliun

Selain itu, Direktor Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menemukan dari sekitar 408.000 unit BMN yang direvaluasi pada 2017, terdapat 1.000 aset yang dikategorikan menganggur.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh pengelola BMN untuk terus memanfaatkan barang milik negara yang masih idle, tidak tergunakan atau tidak termanfaatkan,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan dikutip dari Antara.

Instruksi Menkeu bukan tanpa alasan. Aset BMN yang menganggur sebenarnya memberikan kerugian bagi negara. Misalnya, adanya kerugian dari pemeliharaan aset, atau hilangnya kesempatan untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Mengejar Setoran Non Pajak: Dari Perceraian Hingga Daftar PTN

Alasan yang kedua agaknya menjadi perhatian utama Menkeu. Maklum, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tengah gencar membangun infrastruktur. Untuk itu, dibutuhkan penerimaan negara yang kuat untuk mendukung target presiden.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi itu tidak henti-hentinya mengingatkan para jajarannya untuk bekerja maksimal guna mengejar target pembangunan infrastruktur, mulai dari bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan lain sebagainya.

Target ambisius dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuat anggaran infrastruktur naik setiap tahunnya, mulai Rp154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp269,1 triliun pada 2016. Tahun ini, anggaran infrastruktur naik 49 persen menjadi Rp401,1 triliun dari realisasi tahun lalu.

Sayangnya, anggaran infrastruktur yang meningkat tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan penerimaan negara, terutama dari penerimaan pajak. Sejak 2014, rata-rata penerimaan pajak setiap tahun hanya tumbuh sekitar 5,6 persen.

Kondisi ini tentunya membuat keuangan negara terus menerus mengalami defisit. Oleh karena itu, pemerintah mau tidak mau harus menggenjot penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan itu adalah mengoptimalkan aset barang milik negara (BMN).

“Potensi PNBP dari pemanfaatan BMN sangat besar. Total belanja modal pada 2017 sekitar Rp206,2 triliun. Kalau dari aset itu bisa menghasilkan return 10 persen, maka potensi PNBP bisa Rp20,6 triliun per tahun,” kata Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kepada Tirto.



Peran Lembaga Manajemen Aset Negara


Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan BMN guna menggenjot PNBP adalah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada Juni 2016. Badan layanan umum (BLU) tersebut bekerja di bawah koordinasi DJKN.

“Tak hanya BMN yang mangkrak, aset negara yang underutilized juga menjadi tugas LMAN agar dapat dimanfaatkan lebih optimal, sehingga mampu menyumbang PNBP sebagaimana diharapkan Menkeu,” Rahayu Puspasari, Direktur LMAN kepada Tirto.

Dalam mengoptimalkan aset negara, LMAN terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan proses mulai dari studi kelayakan, kajian pengembangan usaha, pengamanan fisik, pelaksanaan konstruksi, pemasaran aset, monitoring, hingga evaluasi.

Dalam enam bulan pertamanya, LMAN berhasil meraup pendapatan operasional senilai Rp20 miliar dari optimalisasi sejumlah aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI). Capaian ini di atas target yang dipatok saat itu sebesar Rp19 miliar.

Pada tahun berikutnya, kinerja LMAN melesat tinggi. Hingga 27 Desember 2017, pendapatan operasional LMAN sudah mencapai Rp249,9 miliar seiring dengan bertambahnya aset yang dikelola.

“Pendapatan dari kilang LNG menyumbang Rp237 miliar. Sementara pendapatan dari aset properti eks HTBI sekitar Rp12,88 miliar, di mana setengah dari nilai aset properti yang kami bayar Rp26 miliar,” kata Rahayu.

Baca juga: Kemenhan & Kementerian ATR Sepakati Pengelolaan Aset Tanah

Aset yang dikelola LMAN saat ini cukup beragam mulai dari dua kilang LNG yakni LNG Arun dan LNG Bontang. Kemudian, 8 gedung, 12 ruko, 1 residensial, 1 bidang tanah dan 106 unit apartemen.

Pada 2018, pendapatan operasional LMAN dari optimalisasi aset BMN diproyeksikan jauh lebih besar lagi. Untuk kuartal I/2018, pendapatan operasional diperkirakan mencapai Rp237 miliar, beda tipis dengan realisasi sepanjang tahun 2017.

Kenaikan pendapatan operasional nantinya akan didorong dengan masuknya aset-aset BMN baru dan mulai dipasarkannya sejumlah aset properti. Tak hanya itu, kapasitas produksi gas di kilang LNG Arun dan LNG Bontang juga bakal diperbesar.

Jika melihat hasil yang dicapai LMAN dalam 2 tahun terakhir ini, pemanfaatan aset BMN guna menggenjot PNBP sangat terbuka lebar. Bahkan bisa dibilang, peluang itu sebenarnya sudah ada di depan mata.

Baca juga artikel terkait PNBP atau tulisan menarik lainnya Ringkang Gumiwang
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Ringkang Gumiwang
Penulis: Ringkang Gumiwang
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
DarkLight