Indeks Kementerian Keuangan

FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap untuk memproses kenaikan dana parpol yakni sebesar Rp1.000 per suara sah.

Sri Mulyani mengklaim besaran nominal bantuan dana parpol sebesar Rp1.000 per suara sah telah mendekati angka yang direkomendasikan KPK.

Muliaman turut mengingatkan pentingnya bagi OJK dalam mendampingi masyarakat kecil dan UMKM agar melek terhadap pelayanan jasa keuangan.

Kementerian PUPR telah melakukan kesepakatan dengan Kemenkeu dan badan usaha terkait pembiayaan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional.

Ketua penyelenggara acara, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim proses persiapan Rapat Tahunan IMF dan Bank Dunia sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak mempersulit lembaga jasa keuangan dalam urusan penyetoran data nasabah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan data sekitar 2,3 juta nasabah perbankan Indonesia wajib dilaporkan terkait dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Wajib Pajak (WP) harus melaporkan saldo minimal 200 juta rupiah ke Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken peraturan turunan pertama terkait pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat dilakukan secara langsung, serta tidak membutuhkan masa transisi.

Masih terdapat sisa dana DAK Fisik sebanyak Rp2,2 triliun yang belum dicairkan karena terdapat 48 kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat untuk menerima DAK Fisik pada triwulan I-2017.

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera merevisi isi PP 72/2016

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berdiskusi bareng Komisi XI DPR RI dan mengevaluasi implementasi UU PPKSK untuk mencegah dampak krisis keuangan global, seperti Kasus Bank Century, terulang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar penerima beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) benar-benar menempuh pendidikan tinggi dengan serius, karena dana beasiswa itu berasal dari uang pajak yang dengan susah payah dikumpulkan oleh pemerintah.

Kementerian Keuangan memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait dengan ISIS belakangan ini telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak bulan Agustus 2016.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan Indonesia butuh rasio pajak 15 persen agar terhindar dari defisit APBN

Pemerintah akan memidanakan pengemplang pajak begitu program tax amnesty tahap tiga usai

Indonesia mewaspadai dampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump terhadap krisis global

Uutang luar negeri Indonesia pada November 2016 tercatat sebesar $316,0 miliar atau menurun $7,2 miliar dari posisi di Oktober 2016.