Indeks Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan kapal angkut ikan diberlakukan untuk memudahkan pengusaha Indonesia melakukan ekspor langsung, sehingga bisa mengurangi peran broker.

Menteri Kelautan dan Perikanan SusiPudjiastuti menitik beratkan kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendorong BUMN sektor perikanan yaitu PT. Perikanan Indonesia (Perindo) agar berfungsi sebagai lembaga semacam Bulog perikanan guna dapat menyerap hasil tangkapan nelayan di berbagai daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, Laut Natuna merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia, bukan area penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing zone negara lain.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto menyatakan bahwa KKP kini tengah menyiapkan aturan mengenai kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan. Aturan ini bertujuan agar nelayan atau pihak-pihak terkait bisa mengekspor komoditasnya secara langsung.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau agar seluruh pihak terkait menggunakan prinsip berkelanjutan dalam mengelola industri perikanan dan kelautan.

Pakar kelautan dari Amerika Serikat Profesor Chris Anderson mengatakan Indonesia sudah seharusnya memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang ada di kawasan perairan karena memiliki nilai ekonomi tinggi untuk kesejahteraan warga.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.