Indeks Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Produksi garam di tahun 2016 merosot tajam akibat anomali cuaca La Nina. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan membatasi secara ketat impor garam di tahun 2017 ketika produksi dalam negeri mulai tumbuh lagi.

Menteri Susi mengatakan bahwa di sejumlah daerah seperti Bali mengalami jumlah ekspor yang meningkat pesat.

Kiara meminta agar program konservasi kawasan perairan di berbagai daerah jangan sampai membatasi akses nelayan tradisional dan masyarakat adat yang sangat bergantung kepada laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berniat melakukan restrukturisasi pegawai melalui program golden handshake. Dengan program ini, pegawai diberikan insentif penuh untuk menjalankan usaha skala menengah.

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti menyatakan banyak negara mengincar laut Indonesia karena ikan yang melimpah. Dalam sidang interpol, Susi memaparkan bahwa dirinya pun tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi tegas pada pelaku pencurian ikan.

DPR menyetujui Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017 sebesar Rp9,27 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program per-eselon l.

Pemerintah optimistis swasembada garam akan dapat dicapai di tahun 2017. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kualitas garam milik petani pun sudah dilakukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung adanya proyek reklamasi. Meski demikian, ia juga meminta agar reklamasi sesuai dengan aturan, pemangku kepentingan tidak dirugikan, dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun infrastruktur cold storage dan pasar ikan modern di kawasan Muara Baru Jakarta. Dana pembangunan fasilitas untuk para nelayan ini diperkirakan mencapai Rp5 triliun dan dijadwalkan selesai dalam waktu tiga tahun.

Selama tiga bulan, para nelayan Pantura yang melaut di perairan Lampung mengaku telah dijarah oleh para perompak. Menanggapi laporan tersebut tim KKP segera meninjau lokasi penjarahan guna berkoordinasi dengan pihak setempat yang terkait.

Efisiensi belanja kementerian/lembaga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga defisit anggaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan revisi anggaran guna menjaga keuangan negara tetap stabil.

Investor asal Rusia tengah disiapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengembangkan kawasan perairan Natuna. Tak hanya itu, pemerintah bakal membangun antara lain rumah penahanan untuk mengatasi tindak penangkapan perikanan secara ilegal.

Susi Pudjiastuti kembali menuai sensasi. Kali ini bukan karena aksinya menenggelamkan kapal atau gayanya yang nyentrik. Namanya kembali menjadi perbincangan—kali ini di tingkat regional—setelah pihak Malaysia berencana meniru langkah Susi dalam menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing.

Menteri Susi mengklaim kebijakan tiga pilar Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan. Misalnya, berdasarkan data KKP, jumlah produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,14 persen dari tahun 2014 ke 2015.

Indonesia yang diwakili oleh Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Suseno Sukoyono, menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengelolaan terhadap terumbu karang. Hal ini diungkapkannya dalam ajang UNEA-2, di Nairobi, Kenya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperkuat Pusat Data dan Informasi mereka dengan memfasilitasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia agar memiliki petugas data statistik yang menghimpun angka produksi sektor kelautan dan perikanan. KKP juga meminta peranan penyuluh perikanan lapangan untuk ikut terlibat dalam pengumpulan data produksi perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau nelayan tradisional maupun pengusaha perikanan agar jangan menjual ikan secara ilegal ke pihak asing, guna membangkitkan sektor perikanan nasional. Pihak asing dipersilahkan untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri, tetapi hanya untuk pengolahan. Sebab, untuk aktivitas penangkapan ikan, merupakan sepenuhnya milik pelaku perikanan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 20.000 bidang tanah nelayan akan mendapatkan bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) pada 2016.

Kapal ikan asing asal Filipina yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan yang sah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (12/4/2016) lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan kapal angkut ikan diberlakukan untuk memudahkan pengusaha Indonesia melakukan ekspor langsung, sehingga bisa mengurangi peran broker.