Menuju konten utama

Restrukturisasi Pegawai, KKP Buat Program "Golden Handshake"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berniat melakukan restrukturisasi pegawai melalui program golden handshake. Dengan program ini, pegawai diberikan insentif penuh untuk menjalankan usaha skala menengah.

Restrukturisasi Pegawai, KKP Buat Program
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/10). Raker tersebut membahas penyesuaian RKAKL Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Berkaitan dengan adanya restrukturisasi pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan melakukannya lewat program yang ia sebut "golden handshake".

"Kami membuat golden handshake dengan opsi luar biasa," kata Menteri Susi di kantor KKP, Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (23/11/2016).

Untuk menjalankan program ini, ia telah bernegosiasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna memberikan insentif penuh dalam program golden handshake.

Hal tersebut, menurut Susi Pudjiastuti, dapat menjadi solusi bagi pegawai yang ingin membuat usaha skala menengah. Ia mengungkapkan, dirinya sudah berhasil bernegosiasi dengan Menpan untuk memberikan tunjangan 100 persen.

"Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Tadinya nilainya hanya 25 persen saja. Itu adalah prestasi," katanya.

Dia berpendapat dengan uang yang didapatkan dari program golden handshake, pegawai akan bisa melakukan usaha skala menengah.

Dari hasil program golden handshake, Susi mengungkapkan bahwa 30 persen dari total lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan kepada anak-anak muda berprestasi yang tersebar di universitas-universitas terbaik di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Susi juga mengungkapkan keprihatinannya atas situasi politik Indonesia yang sedang kurang baik dalam 1-2 bulan ini.

Hal tersebut dinilai berpengaruh pada pola keuangan negara dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia sehingga dirinya menyarankan semua pegawai KKP berhemat dalam penggunaan APBN.

"Saya mengingatkan, tidak boleh kita skeptis soal anggaran. Kita mestinya punya keprihatinan dan solusi untuk negara. Saya minta perjalanan dinas yang tidak perlu dipotong," katanya

Susi meyakini bahwa bila semua kementerian melakukan hal tersebut, maka pemerintah juga dapat menyimpan sekitar Rp300-400 triliun per tahun.

“Penghematan APBN juga dapat dialokasikan ke bantuan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Baca juga artikel terkait RESTRUKTURISASI atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Bisnis
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari