Indeks Kementerian Dalam Negeri Kemendagri

Pilkada di DKJ nantinya akan sama dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya satu putaran.

Kedua ormas itu menggunakan nama akronim Apdesi: Perkumpulan Apdesi dipimpin oleh Arifin Abdul Majid dan DPP Apdesi dipimpin oleh Surta Wijaya.

KPK memanggil mantan Sekretaris Dirjen Adminduk Kemendagri Triyuni Soemartono terkait kasus korupsi e-KTP. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya tidak bermaksud menghapus keberadaan TGUPP.

Pemukulan terjadi karena korban berpacaran dengan kontingen satu daerah pelaku tanpa meminta izin.

Kementerian Dalam Negeri akan mengawal hingga tuntas penyelesaian masalah tapal batas wilayah Provinsi Papua Barat.

Anggaran Pilkada Serentak membengkak hampir 200 persen, menurut Tjahjo selain karena harga logistik meningkat, ada pihak lain yang memanfaatkan anggaran ini.

Business Development Manager PT Hewlett Packard (HP) Indonesia, Berman Jandry S Hutasoit dicecar Jaksa KPK soal penggelembungan harga di pengadaan sejumlah kebutuhan dalam proyek e-KTP.

Mendagri, Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah mendukung hasil pemilihan Ketua DPD sebab proses itu merupakan kewenangan internal lembaga negara ini.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengakui proses lelang blangko E-KTP terhambat karena sedang ada pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan E-KTP di KPK.

Internal Yayasan Bung Hatta terus memantau keterlibatan Gamawan Fauzi dalam kasus e-KTP. Titel Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2004 akan dicabut jika mantan Mendagri itu terbukti terlibat dalam korupsi e-KTP.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan aliran dana korupsi, saat membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017).

Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke MA terkait pro dan kontra penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah berstatus terdakwa.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri telah memastikan bahwa e-KTP yang diselundupkan dari Kamboja adalah palsu sekaligus menemukan modus pemalsuannya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan tengah melakukan pengecekan terhadap material 36 KTP elektronik palsu asal Kamboja, yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem yang mampu menangkal ancaman KTP palsu milik pemilih ganda di Pilkada Serentak 2017. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan munculnya sel-sel radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan yakni Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj fenomena ini bisa ditangkal dengan menerapkan kembali P4 (Program Pengabdian dan Pengamalan Pancasila).