Indeks kementerian dalam negeri kemendagri

Kemendagri telah meminta Wakil Wali Kota Madiun dan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Pemerintah butuh data valid jumlah rumah warga yang rusak untuk segera mencairkan dana bantuan hunian bagi pengungsi.

Daerah terdampak akan punya modal sendiri dalam masa pemulihan bencana di Sumatra apabila telah mendapat APBD.

Tito Karnavian menilai pengibaran bendera putih merupakan aspirasi warga Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Selama 3 bulan, Mirwan MS akan diminta magang di Kemendagri untuk mendapat pembinaan.

Mirwan MS saat ini tengah dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

Dugaan diperkuat oleh adanya sejumlah pihak yang melaporkan kehilangan orang dengan menyebutkan ciri spesifik pada tubuh korban.

Retret kedua hanya diikuti 86 kepala daerah, sementara pada retret pertama peserta mencapai 503 kepala daerah.

Kemendagri terus melakukan evaluasi UU Ormas, namun aturan dinilai masih cukup dan sudah lengkap.

Sengketa tersebar di sekitar 21 provinsi, dengan paling banyak terdapat di Jawa Timur.

Retret bagi sekda akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya dan digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang.

Safrizal mengatakan, Pemprov Aceh bisa menggugat lewat PEngadilan Negeri Jakarta Pusat, PTUN Jakarta maupun Mahkamah Konstitusi.

Kemendagri mengaku sempat menerima somasi dari Pemprov Aceh setelah menetapkan 4 pulau tersebut menjadi bagian Provinsi Sumut.

Kemendagri sudah mendengar kabar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sudah melakukan pertemuan informal soal 4 pulau.

Lucky Hakim mengeklaim salah berasumsi lantaran menilai bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran tidak memerlukan izin Kemendagri.

Pilkada di DKJ nantinya akan sama dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya satu putaran.

Kedua ormas itu menggunakan nama akronim Apdesi: Perkumpulan Apdesi dipimpin oleh Arifin Abdul Majid dan DPP Apdesi dipimpin oleh Surta Wijaya.

KPK memanggil mantan Sekretaris Dirjen Adminduk Kemendagri Triyuni Soemartono terkait kasus korupsi e-KTP. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya tidak bermaksud menghapus keberadaan TGUPP.

Pemukulan terjadi karena korban berpacaran dengan kontingen satu daerah pelaku tanpa meminta izin.