Indeks Kemenkumham

Lapas Karanganyar akan memiliki level keamanan Super Maximum seperti Lapas Pasir Putih, Nusakambangan.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

"Pada prinsipnya pemerintah sudah satu suara dan sudah kita konsolidasikan untuk segera RUU [Terorisme] ini selesai. Paling satu kali pertemuan bisa selesai."

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lapas tersebut saat ini sedang dibangun, dan akan selesai dalam waktu dekat.

Tidak ada anggaran tambahan untuk Kemenkumham, Kepolisian, dan BNPT.

Kericuhan tahanan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob mengungkap kejanggalan siapa yang harusnya berwenang.

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menilai praktik pemeriksaan pembesuk napiter Rutan Mako Brimob, yang sampai telanjang badan, sudah sesuai prosedur.

Hari ini pembacaan putusan gugatan pembubaran HTI akan diputuskan oleh majelis hakim PTUN Jakarta.

Moeldoko menyatakan HKTI yang dia pimpin legal karena mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkumham dan BNN akan bekerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Yasonna menyebut undang-undang ini bermanfaat untuk memberantas tindak pidana berkaitan dengan uang seperti korupsi dan peredaran uang palsu.

Pendaftaran terbuka bagi lulusan SMA maupun pegawai Kemenkumham yang sudah diangkat jadi PNS.

Dirjen Pemasyarakatan mengklaim, pihak keluarga menolak pemindahan karena khawatir akan mengganggu proses pengobatan Ba'asyir.

Partai Hanura tak terpengaruh dengan putusan sela PTUN dan tetap mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

Tim kuasa hukum Kemenkumham optimistis majelis hakim PTUN akan menolak gugatan pihak Eks-HTI.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

KPK akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan agar Nazaruddin menjalani program asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah masih melakukan dialog untuk pembahasan pasal perzinaan.