tirto.id - Moeldoko menyatakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dia pimpin merupakan satu-satunya HKTI yang legal.
"HKTI yang saya pimpin adalah satu-satunya yang legal," ujar Moeldoko melalui lembar kata sambutannya yang dibacakan Sekjen DPN HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo di acara Tasyakuran HUT-45 HKTI di Jakarta, Jumat (27/4/2018) malam.
Menurut Bambang Budi Waluyo, Moeldoko tidak bisa menghadiri acara tasyakuran itu karena kesibukannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan harus mendampingi Presiden Joko Widodo. Lantaran itu Moeldoko hanya menitipkan lembar sambutan.
Dalam sambutannya, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya mendapatkan amanah menjadi Ketua Umum DPN HKTI pada 10 April 2017 untuk periode kepemimpinan 2017-2020. Dia menyatakan HKTI yang dipimpinnya telah mendapat pengakuan dan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2018.
"Jangan pernah ragu berkarya dan bekerja memakmurkan petani bersama HKTI," jelas Moeldoko.
Dia juga menegaskan bahwa HKTI tidak boleh digunakan untuk politik praktis. Menurut Moeldoko, politik HKTI adalah membangun kedaulatan pangan, memakmurkan petani dan menjadikan petani kaya.
HKTI mengalami perpecahan menjadi dua kubu sejak Munas VII di Bali pada Juli 2010. Pada Munas tersebut HKTI pecah antara kubu Prabowo Subianto dan Kubu Oesman Sapta Odang. HKTI pimpinan Moeldoko merupakan HKTI dari kubu Oesman Sapta.
Mantan Panglima TNI itu terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI periode 2017-2020 hasil Rapat Pimpinan Nasional DPN HKTI di Balai Kartini, Jakarta pada 9-10 April 2017 lalu. Panglima TNI di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menggantikan Mahyudin.
Sementara di HKTI Prabowo saat ini dipimpin oleh Fadli Zon.
