Indeks Kemenkeu

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara resmi ditutup pada hari ini, Jumat (1/7/2022). Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh sebesar Rp61 triliun.

Sri Mulyani akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7,5 triliun.

Realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN capai Rp124,5 triliun di semester I-2022. Jumlah ini masih rendah dari alokasi sebesar Rp455,6 triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp520 triliun untuk tahun anggaran 2022. Subsidi tersebut untuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 Kg.

Sudah ada 14.000 lebih satuan kerja (satker) dari Kementerian atau Lembaga yang telah mengajukan pencairan gaji ke-13.

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Masih banyak masyarakat tidak menyadari bahwa biaya bulanan yang dibebankan oleh bank lebih besar dibandingkan bunga yang diterima.

Pemberian gaji ke-13 PNS diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan pemulihan ekonomi nasional.

Kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap ekonomi masih relatif kecil. Kedua sektor itu hanya memberikan sumbangsing 0,66 persen ke PDB.

Dalam tingkat pengambilan keputusan DPR dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3 hingga 5,9 persen.

Penundaan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pemerintah merencanakan berlaku efektif pada awal April 2022 lalu.

Menkeu Sri Mulyani mengaku kesal dengan capaian realisasi anggaran program PEN hingga per 17 Juni 2022, realisasinya baru Rp113,5 triliun.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 121.996 orang. Jumlah itu terdiri dari 148.279 surat keterangan yang diajukan oleh WP.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan keseimbangan APBN per akhir Mei 2022 mengalami surplus Rp132,2 triliun.

Pemerintah mengumumkan kapan pencairan gaji ke-13 PNS yakni pada Juli 2022 dengan rincian daftar penerima sebagai berikut.

Perjanjian kerja sama ini sangat penting guna saling mengenal dan mendukung penegakan hukum, sehingga tidak memunculkan kecurigaan antarinstitusi.

Eks Bupati Tabanan diduga menyuap eks pejabat Kemenkeu demi memuluskan proses pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tabanan pada 2018.

Kemenkeu mencatat penempatan dana abadi di bidang pendidikan dikelola oleh LPDP mencapai Rp119,11 triliun.

Masih ada 37 persen populasi penduduk dunia belum memiliki akses internet, sebanyak 96 persen berada di negara berkembang dan didominasi perempuan.

Utang pemerintah pada April didominasi oleh SBN mencapai Rp6.228 triliun, sementara pinjaman tercatat senilai Rp811 triliun atau 11,53 persen.