Indeks Kemenkeu

Meski belum terjadi kerugian negara, tapi BPK menyatakan tetap ada risiko dari pengelolaan anggaran dengan skema seperti yang diterapkan di Kemanhan dan Kemenag.

Gaji ke-13 akan cair pada bulan Agustus. Pejabat negara, eselon I dan II tidak akan memperoleh gaji ke-13.

Kemenkeu memperkirakan defisit APBN 2021 akan tetap berada di angka yang cukup tinggi yaitu 4,5-4,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Nilai itu lebih tinggi dari prediksi awal yakni 3,21-4,17 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang burden sharing.

Sri Mulyani menyatakan selama 2019 pemerintah memiliki sisa anggaran Rp212,7 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.309,3 triliun atau 93,8 persen dari anggaran belanja pada APBN TA 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan stimulus tambahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 mencakup relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2020 Rp219,9 miliar.

Semester I/2020, pemerintah mencatatkan realisasi pajak turun 9,4% menjadi Rp624,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp689,9 triliun. 

Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan subsidi dan defisit anggaran untuk RAPBN 2021 hari ini.

Kementerian Keuangan memutuskan penghentian sementara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 2020-2024.

Netflix dan lima perusahaan global lainnya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen mulai 1 Agustus 2020.

Pelaku pasar khawatir burden sharing menyebabkan monetisasi utang tidak terkendali dan memengaruhi independensi bank sentral.

Kemenkeu dan Bank Indonesia menyepakati skema pembagian beban pembiayaan anggaran penanganan COVID-19 senilai Rp695,2 triliun sesuai Perpres 72/2020.

SBN yang dibeli seluruhnya oleh BI ini hanya yang berkaitan dengan belanja pemerintah untuk public goods.

Kemenkeu mencatat 21 Ribu tenaga kesehatan sudah terima insentif.

Kemenkeu RI mengungkap penyebab lambannya proses verifikasi Kemenkes yang sempat menghambat pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah.

Sesuai revisi kedua Perpes 72/2020, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah mengalami kenaikan menjadi Rp1.220 triliun dari posisi Perpres 54/2020 yang berada di kisaran Rp1.006 triliun.

Hipmi dan Ekonom Indef ragu penempatan dana Rp30 triliun di Himbara bisa maksimal menggenjot ekonomi.

Mulai Agustus 2020, pengguna Netflix, Spotify, hingga Zoom dikenakan PPn sebesar 10 persen.