tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun menjadi 9,54 persen pada Maret 2022 dari semula 9,71 persen di bulan September 2021. Sedangkan ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 justru meningkat sebesar 4,0 persen menjadi Rp505.469 dari sebelumnya Rp486.168 pada September 2021.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, meski garis kemiskinan mengalami peningkatan, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai strategi dilakukan pemerintah dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
“Program PC-PEN yang diimplementasikan oleh pemerintah, yang salah satunya menyasar kesejahteraan penduduk turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, di samping program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial,” kata Febrio di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Febrio mengatakan, penguatan pemulihan ekonomi terus berlanjut juga turut mendorong perbaikan tingkat kemiskinan. Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 terjadi secara merata baik di seluruh pulau di Indonesia maupun di tingkat pedesaan dan perkotaan.
Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50 persen. Sementara itu, angka penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi 12,29 persen.
Febrio menyampaikan, strategi lain yang cukup krusial dalam menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan harga jual energi domestik. Meskipun konsekuensi adalah naiknya belanja subsidi energi dan kompensasi. Namun dalam hal ini APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam kenaikan tekanan harga komoditas global.
"jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk,” ujar Febrio.
Oleh karena itu, menurut Febrio, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk. Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru. Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi, sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
