Indeks Kekerasan Seksual

R Kelly didakwa atas 10 tuduhan pelecehan seksual

Kemenkes memiliki program pencegahan dan pemulihan yang diberi nama skrining adiksi pornografi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan RUU PKS bisa disahkan oleh DPR RI sebelum pemerintahan berganti.

Petugas medis di puskesmas telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan untuk mengidentifikasi korban kekerasan seksual.

Pekerja perempuan punya beban ganda di kantor: tuntutan finansial dan dominasi patriarki.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

LPSK terhambat oleh keterbatasan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. 

Konferensi diharapkan menjadi titik balik gereja terhadap kasus pelecehan seksual oleh rohaniwan.

“Aku semangat, aku enggak menyerah, aku enggak padam," ujar Agni pada 6 Februari 2019.

Menurut Dara, ketakutan Fraksi PKS tidak memiliki alasan yang kuat.

Komnas Perempuan menyatakan penolakan atas RUU PKS muncul kian masif setelah debat capres-cawapres pada Januari lalu.

The New York Times pernah memperkirakan: hanya 20 persen kasus kekerasan seksual yang masuk ke pengadilan.

PKS menolak draf RUU PKS, sedangkan Golkar dan PAN masih abu-abu.

RA hingga saat ini belum mendapat salinan laporan Tim Panel DJSN, padahal hal itu dapat dijadikan dasar untuk melawan dewas dan melanjutkan proses hukum.

Haris mengatakan seharusnya DJSN tegas untuk tidak menyampaikan rekomendasi kepada presiden mengenai pengunduran diri SAB karena dia sedang berperkara.

Dian Sastro menyatakan mendukung undang-undang yang berpihak ke korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 

RUU PKS dianggap RUU yang membiarkan perzinaan.

Empat belas keuskupan di Texas menyebut para imamnya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati mengatakan pihak yang menolak RUU PKS sebaiknya ikut melakukan diskusi dan mengajukan solusi.

Isu RUU PKS diminta tidak dipermainkan sebagai alat kampanye untuk pemilihan umum, menurut pengacara publik LBH Masyarakat, Naila Rizki Zakiyah.