Indeks Kekerasan Di Sekolah

Nisbi belum ada yang mengimplementasikan Permendikbud Nomor 46/2023 secara komprehensif dan punya keberlanjutan matang.

Pola dan ritus kekerasan di sekolah kedinasan selalu berulang dan direproduksi permanen karena terlembagakan dengan dalih budaya atau tradisi kampus.

Kemdikbud Ristek telah memiliki peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Salah satunya mengatur tentang pembentukan TPPK Sekolah.

Capres Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang tak menyediakan unit pelaporan bagi siswa yang mengalami kekerasan di sekolah.

Anak pelaku kekerasan maupun mereka yang melakukan bunuha diri adalah korban kekerasan yang tak tertangani dengan baik.

Untuk mencegah kasus kekerasan di sekolah, KemenPPPA mengimbau regulasi tak cukup, tapi perlunya
pola pengasuhan yang sehat untuk anak-anak.

Polda Lampung membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan mendalami penyebabnya kematian siswa SPN Kemiling Lampung Advent Pratama Telaumbauna.

Permendikbudristek PPKSP mengatur soal kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi di satuan pendidikan.

Bentuk aduan kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik, bullying, perundungan, kekerasan seksual, hingga korban diskriminasi kebijakan.

Kasus kekerasan meningkat signifikan dari 12 kasus menjadi 37 kasus meliputi, pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.

Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) mengutip data OJK yang menyebutkan sebanyak 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai perundungan semacam ini umumnya tidak terjadi tiba-tiba, namun proses yang panjang.

KPAI mencatat sebanyak 17 kasus kekerasan dengan melibatkan murid dan guru terjadi selama 2021.

KPAI menegaskan segala bentuk kekerasan atas nama mendisiplinkan seharusnya tidak boleh dilakukan sekolah.

Data KPAI menunjukkan pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen.

Menurutnya masih ada paradigma di tingkat tenaga ajar, bahwa kekerasan menjadi cara untuk menetapkan sanksi.

Penganiayaan di SMK PGRI 23 Srengseng Sawah berawal dari isu siswa kelas X akan menyerang kelas XII.

“Kami sudah ke pihak sekolah untuk mengumpulkan informasi dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian,” kata Stefanus.

Kasus yang terjadi pada Kamis pekan lalu itu merupakan pertengkaran antar siswa kelas 10.

Pihak sekolah, yaitu SMK Bina Utama, Pontianak menyatakan telah melakukan mediasi dan masalah pemukulan tersebut sudah selesai.