Indeks Kekerasan Di Sekolah

Hetifah menilai tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan menegaskan bahwa sanksi mutasi saja tidak cukup.

Kekerasan fisik mendominasi 45 persen dari total kasus kekerasan di sekolah selama 2025.

Surat edaran Dedi Mulyadi melarang hukuman fisik di sekolah. Tantangannya, mengubah tradisi lama jadi disiplin yang mendidik.

Setelah mediasi dan dianggap selesai, pihak orang tua tetap memutuskan untuk mempublikasikan kejadian ontrog di media sosial.

Perkelahian awalnya terjadi di toilet sekolah, kemudian berlanjut di luar sekolah seperti terekam dalam video viral.

Terbaru, satu anak di bawah umur dan seorang pria dewasa mengaku sebagai korban SY.

Ironis, tindakan SY terungkap saat Kota Tangerang baru dapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) peringkat nindya.

Pelaku telah dikembalikan pada orang tuanya yang menandatangani surat pengunduran diri sebagai siswa MAN Kota Tegal.

Dari tahun 2020 hingga 2024, kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk kekerasan seksual dan perundungan, terus meningkat.

Nisbi belum ada yang mengimplementasikan Permendikbud Nomor 46/2023 secara komprehensif dan punya keberlanjutan matang.

Pola dan ritus kekerasan di sekolah kedinasan selalu berulang dan direproduksi permanen karena terlembagakan dengan dalih budaya atau tradisi kampus.

Kemdikbud Ristek telah memiliki peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Salah satunya mengatur tentang pembentukan TPPK Sekolah.

Capres Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang tak menyediakan unit pelaporan bagi siswa yang mengalami kekerasan di sekolah.

Anak pelaku kekerasan maupun mereka yang melakukan bunuha diri adalah korban kekerasan yang tak tertangani dengan baik.

Untuk mencegah kasus kekerasan di sekolah, KemenPPPA mengimbau regulasi tak cukup, tapi perlunya
pola pengasuhan yang sehat untuk anak-anak.

Polda Lampung membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan mendalami penyebabnya kematian siswa SPN Kemiling Lampung Advent Pratama Telaumbauna.

Permendikbudristek PPKSP mengatur soal kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi di satuan pendidikan.

Bentuk aduan kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik, bullying, perundungan, kekerasan seksual, hingga korban diskriminasi kebijakan.

Kasus kekerasan meningkat signifikan dari 12 kasus menjadi 37 kasus meliputi, pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.

Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) mengutip data OJK yang menyebutkan sebanyak 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru.