Indeks Kejaksaan Agung

Hukum
Rabu, 31 Des 2025

Usai Dihentikan KPK, Kasus Tambang Konawe Utara Disidik Kejagung

Anang mengatakan, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan perkantoran dan rumah di Konawe Utara dan Jakarta.
Hukum
Rabu, 31 Des 2025

Kejaksaan Pulihkan Aset Negara Rp19 Triliun Sepanjang 2025

Pemulihan aset melalui lelang barang sitaan maupun penjualan langsung senilai Rp305,13 miliar, sedangkan melalui uang pengganti senilai Rp18,69 triliun.
Hukum
Rabu, 31 Des 2025

Kapuspenkum: 69 Jaksa Dicopot Imbas Pelanggaran Berat di 2025

Secara total, sebanyak 101 jaksa dijatuhi sanksi disiplin pada satu tahun terakhir.
Hukum
Minggu, 28 Des 2025

Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

Kejagung menyebut pencopotan ini merupakan bagian penyegaran organisasi dalam institusi Adhyaksa.
Hukum
Minggu, 28 Des 2025

Kasus Tambang 2,7 T Disetop KPK, Kejagung Diminta Ambil Alih

Tak berhenti di situ, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan.
Hukum
Kamis, 25 Des 2025

Jaksa Agung Bantah Uang Rp6,6 T Sitaan Satgas PKH dari Pinjaman

Jaksa Agung memastikan uang tersebut hasil eksekusi korupsi ekspor CPO dan denda penindakan administratif kehutanan oleh Satgas PKH.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Kejagung Serahkan Denda Pelanggaran Hutan Rp6,6 T ke Negara

Penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi dan denda administratif kehutanan itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Kejagung Periksa Sudirman Said terkait Dugaan Korupsi Petral

Sudirman Said sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Petral.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Kejagung Serahkan Kasi Datun Kejari HSU ke KPK

Kejagung berkomitmen untuk mendukung secara penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Hukum
Sabtu, 20 Des 2025

Kasus OTT Jaksa oleh KPK Dialihkan ke Kejagung Dinilai Janggal

De Jure merujuk Putusan MK yang menegaskan bahwa anggota kejaksaan yang tertangkap tangan melakukan korupsi bisa langsung diproses tanpa izin Jaksa Agung.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Kejagung Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan Kasus Jaksa di Banten

Anang kembali menegaskan bahwa tidak ada upaya menutupi atau melindungi para pelaku dan menjamin publik bisa memantau proses hukum pemerasan WNA Korsel itu.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Dituntut 4 Tahun Penjara

Selain dituntut penjara, Isa juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti Rp90 miliar dalam perkara tersebut.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Kejagung: 3 Jaksa Jadi Tersangka Pemerasan WNA Korsel di Banten

Kejagung menyatakan, total ada lima tersangka dengan dua tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni pengacara berinisial DF dan penerjemah berinisial MS.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Serahkan Jaksa yang Terjerat OTT di Banten ke Kejagung

Dalam OTT Rabu (17/12/2025) malam, KPK mengamankan seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten bersama dua pengacara dan enam pihak swasta.
Hukum
Jumat, 12 Des 2025

Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites terkait Kasus TPPU Sritex

Penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan yang diterbitkan oleh Jampidsus Kejagung.
Hukum
Minggu, 30 Nov 2025

Alasan Kejagung Cabut Pencegahan ke Luar Negeri Victor Hartono

Anang sebut pencabutan status cegah ini dikarenakan Victor Hartono telah kooperatif selama masa penyidikan.
Hukum
Kamis, 27 Nov 2025

PN Jakpus Tolak Gugatan Paramount Land terkait Penyitaan Ruko

Gugatan itu terkait penyitaan ruko yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus timah atas nama terdakwa Tamron.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

Alasan Hotman Tak Lagi Jadi Kuasa Hukum Nadiem: Cari Klien Royal

Hotman mengklaim ingin fokus untuk mencari klien yang berpotensi untuk membayarnya dengan honor miliaran.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

Sidang Marcella Santoso, JPU Cecar soal Pengurusan Nonteknis

Hakim sempat mencecar saksi Bosco soal isi BAP yang menyatakan uang nonteknis tersebut mengarah kepada Mabes Polri atau Polda Metro Jaya.
Ekonomi
Rabu, 26 Nov 2025

Purbaya Respons Pemeriksaan Eks Dirjen Pajak Suryo oleh Kejagung

Menurut Purbaya, yang seharusnya dikejar oleh APH dalam kasus tersebut adalah pengenaan denda kepada wajib pajak (WP) yang tak patuh.