Indeks Kejagung

Bareskrim Polri menyerahkan kembali dokumen perkara surat jalan palsu Djoko Tjandra cs usai melengkapi kekurangan syarat formal dan material ke JPU.

Jaksa Pinangki menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang untuk membantu pengurusan fatwa buronan Djoko Soegiarto Tjandra.

Polisi menggunakan dua pasal terkait dugaan kesengajaan dan kelalaian dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

KPK akan melakukan gelar perkara kasus Djoko Tjandra dengan Polri dan Kejagung di kantor Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Jaksa Pinangki jalani pemeriksaan lanjutan oleh jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Jumat (4/9/2020).

Penyidik Bareskrim Polri masih melakukan pemberkasan kasus surat jalan palsu dan kasus dugaan korupsi dalam penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra.

Lokasi sementara yang difungsikan sebagai tempat kerja berada di Badiklat Kampus A di Ragunan, Jaksel & Badiklat Kampus B, Cipayung, Jakarta Timur.

Polisi mengagendakan untuk memeriksa 15 orang saksi pada Minggu ini guna mencari penyebab kebakaran Gedung Utama Kantor Kejagung.

Api melahap ruangan intelijen dan kepegawaian di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

KPK sebaiknya menangani perkara di Kejaksaan Indragiri Hulu demi memperoleh kepercayaan publik.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari berkarier di banyak tempat. Karier yang menanjak berbanding lurus dengan kekayaannya.

Kejagung Hari Setiyono berkilah Jamintel juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, tapi diakui belum berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra.

Wartawan law-justice.co Ricardo Ronald merasa dipukul dengan keras dari belakang oleh staf Puspenkum Kejagung.

Politikus Nasdem, Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung merujuk Gus Dur berkaitan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera budaya.

Ketua BPK RI menilai tudingan terdakwa korupsi Benny Tjokro merupakan pencemaran nama baik.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero).

Kejagung RI telah mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu Peristiwa Paniai ke Komnas HAM, Kamis (19/3/2020).

Aset penangkaran ikan arwana milik tersangka korupsi Jiwasraya akan dikelola salah satu BUMN.