Indeks Kebijakan Pemerintah

Tim perumus kebijakan di pemerintahan Prabowo terkesan belum memiliki koordinasi yang solid.

Kenaikan cukai rokok dinilai lebih urgen ketimbang pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen awal 2025. Mengapa?

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

Pemerintah menjelaskan stabilitas politik, hukum dan kebijakan diambil pemerintah menjadi daya tarik investasi di Indonesia.

Negara-negara yang berada di wilayah rawan bencana sepatutnya melakukan langkah-langkah mitigasi. Jika lengah, harga yang harus dibayar terlalu mahal.

Semestinya Presiden Jokowi mengetahui rencana kebijakan yang akan ditempuh bawahannya, apalagi terkait regulasi seperti UU Sisdiknas.

Percobaan peretasan selalu terjadi usai para aktivis mengkritik kebijakan pemerintah.

Penerapan keadaan bahaya pada 1957-1963 menyebabkan terjungkalnya demokrasi dan naiknya peran tentara di luar ranah militer.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan menuai beragam respons dari masyarakat. Padahal sesungguhnya angka tersebut masih di bawah perhitungan aktuaria, dengan kata lain, pemerintah tetap memberi subsidi. Tak hanya itu, penyesuaian iuran diiringi pula dengan komitmen peningkatan kualitas layanan di faskes mitra BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapat penanganan secara maksimal.

SBY mengingatkan kenaikan iuran BPJS atau tarif dasar listrik harus menjadi catatan agar pemerintah memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, lembaganya hanya menerbitkan SOP baru dalam pelayanan konsultasi, yaitu agar tidak dilakukan di hotel pada malam hari.

Apindo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

The Fed diperkirakan akan menaikkan kembali suku bunga acuan pada September, tapi risiko yang bisa terjadi bakal sudah diantisipasi pada Agustus bulan depan.

Pembangunan yang didasarkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi hanya akan melahirkan krisis berkepanjangan. Dan itu yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jk selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah dituntut bersikap tegas terhadap perusahaan PTTEP Australia, sebuah perusahaan asal Thailand yang lari dari tanggungjawabnya terhadap kasus pencemaran minyak di Laut Timor, akibat kilang minyak Montara meledak

Pemerintah mulai menyusun rencana kerja tahun 2018 dengan mensinergikan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Freeport akan menggugat pemerintah Indonesia jika belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak yang saat ini masih dalam perdebatan.

Pemerintah pada 2017 menargetkan dapat merestorasi 400 ribu hektare lahan gambut di tujuh provinsi. Restorasi lahan gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya, baik hutan produksi hingga areal penggunaan lain, baik yang berizin maupun yang belum berizin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui detail pembelian Helikopter Agusta-Westland (AW) 101 oleh TNI Angkatan Udara sehingga belum dapat berkomentar banyak.

Presiden Joko Widodo disarankan segera membuat paket kebijakan hukum agar masyarakat mengetahui detail upaya penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum.