Indeks Kebebasan Pers

Demonstrasi terjadi di depan kantor Majalah Tempo di Palmerah oleh sejumlah massa aksi dari Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Menurut Setyo, Kapolda Sumut menyambut baik ajakan mediasi tersebut.

Polda Sumatera Utara mengabaikan MoU antara Polri-Dewan Pers dan tidak mengindahkan UU Pers ketika menangkap dua orang jurnalis sorotdaerah.com.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.

Kasus Kepala Biro BBC Indonesia yang diusir dari Papua karena cuitannya adalah pengalaman terkini bahwa kebebasan pers di Papua masih dibatasi.

Menurut anggota Dewan Pers Ratna Komala, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas.”

"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.

Pemerintah Myanmar menuduh dua jurnalis Reuters tersebut memiliki dokumen yang berkaitan dengan kerusuhan di negara bagian Rakhine.

Berita yang selama ini Anda baca soal konflik di Papua sangat sering tidak diuji secara lebih mendalam.

Pemred Kompas TV Rosiana Silalahi akan diperiksa sebagai saksi untuk menindaklanjuti laporan Dirdik KPK Aris Budiman.

Polda Metro Jaya menyatakan akan menyerahkan tiga media pemberitaan yang dilaporkan oleh Dirdik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman ke Dewan Pers.

AJI mengecam tindakan Dirdik KPK, Aris Budiman yang melaporkan tiga media ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Tudingan ini dilancarkan UEA sebagai bantahan atas tudingan PBB bahwa mereka menyerang kebebasan berekspresi Al-Jazeera.

Setelah mengunggah tulisan di Facebook soal dugaan korupsi perdana menteri, akun seorang jurnalis Malta tidak bisa diakses dan beberapa unggahannya dihapus.

Pemerintah Indonesia melakukan pengusiran terhadap delapan jurnalis asing yang meliput di Jakarta dan Papua, Aliansi Jurnalistik Indonesia memprotes keras tindakan tersebut.

Jokowi pernah menjanjikan Papua bebas bagi wartawan dan pemantau HAM internasional. Itu tidak terbukti.