Indeks Kebebasan Pers

Kasus Kepala Biro BBC Indonesia yang diusir dari Papua karena cuitannya adalah pengalaman terkini bahwa kebebasan pers di Papua masih dibatasi.

Menurut anggota Dewan Pers Ratna Komala, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas.”

"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.

Pemerintah Myanmar menuduh dua jurnalis Reuters tersebut memiliki dokumen yang berkaitan dengan kerusuhan di negara bagian Rakhine.

Berita yang selama ini Anda baca soal konflik di Papua sangat sering tidak diuji secara lebih mendalam.

Pemred Kompas TV Rosiana Silalahi akan diperiksa sebagai saksi untuk menindaklanjuti laporan Dirdik KPK Aris Budiman.

Polda Metro Jaya menyatakan akan menyerahkan tiga media pemberitaan yang dilaporkan oleh Dirdik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman ke Dewan Pers.

AJI mengecam tindakan Dirdik KPK, Aris Budiman yang melaporkan tiga media ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Tudingan ini dilancarkan UEA sebagai bantahan atas tudingan PBB bahwa mereka menyerang kebebasan berekspresi Al-Jazeera.

Setelah mengunggah tulisan di Facebook soal dugaan korupsi perdana menteri, akun seorang jurnalis Malta tidak bisa diakses dan beberapa unggahannya dihapus.

Pemerintah Indonesia melakukan pengusiran terhadap delapan jurnalis asing yang meliput di Jakarta dan Papua, Aliansi Jurnalistik Indonesia memprotes keras tindakan tersebut.

Jokowi pernah menjanjikan Papua bebas bagi wartawan dan pemantau HAM internasional. Itu tidak terbukti.

Kekerasan di Papua mencoreng wajah Indonesia di hadapan perayaan kemerdekaan pers dunia. Di Papua, arus informasi dikontrol ketat, pers di bawah ancaman, dan intelijen menyusup ke ruang redaksi.

Jokowi menyebut Indonesia adalah "rumah dari jurnalisme paling bebas dan bergairah di seluruh dunia" dalam World Press Freedom Day di Jakarta. Tetapi rumah yang sama ini berada di 124 dalam peringkat kebebasan pers dunia dan akses informasi ditutup-tutupi dari Papua.

Jusuf Kalla menyayangkan media yang dipakai untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. JK mengimbau media agar menyajikan berita sesuai fakta dan objektif.

Standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi 112 dinilai mencerminkan pelaku yang tidak menghargai dan menghormati‎ profesi jurnalis. AJI mengimbau agar kasus kekerasan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

Meski berita 'hoax' semakin luas beredar di dunia maya, Presiden Jokowi menegaskan hal itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Sebabnya, menurut Jokowi, semua negara mengalami itu.