Indeks Kebebasan Pers
Mantan Ketua Dewan Pers Kritik Pembatasan Peliputan Saat Sidang
Bagir berharap pembuatan aturan peliputan persidangan tak menyebabkan matinya kebebasan pers.
LBH Pers Soroti Banyaknya Kekerasan pada Jurnalis Pasca-Reformasi
Dari 2003 hingga akhir 2017 tercatat setidaknya ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis baik itu fisik maupun nonfisik.
Kapolres Jaktim Halangi Peliputan soal Dua Napi Bobol Sel Tahanan
Kapolres Jakara Timur Yoyon Tony Surya Putra berkata dua napi yang kabur adalah hoaks, tapi kemudian dibantah Kapolda Metro Jaya.
Dewan Pers Rekomendasikan Radar Bogor Memuat Hak Jawab Megawati
Dewan Pers tak membenarkan tindakan intimidatif serta kekerasan yang diarahkan ke kantor redaksi harian Radar Bogor pekan lalu.
Benarkah Tak Ada Unsur Pidana dalam Penggerudukan Radar Bogor?
Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.
AJI: 20 Tahun Reformasi Tak Banyak Berdampak pada Kebebasan Pers
Selama tahun 2003 hingga akhir 2017 terdapat 732 kasus kekerasan terhadap jurnalis entah itu kekerasan fisik ataupun non-fisik.
AJI: Polisi Masih Jadi Musuh Kebebasan Pers di Indonesia
AJI mencatat terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017-Mei 2018. Dari data itu, Polisi menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada 24 kasus.
Koalisi Aktivis: Demo FPI di Kantor Tempo Bentuk Persekusi ke Media
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi demonstrasi massa FPI ke kantor Tempo karena memakai tindakan intimidasi.
AJI Sebut Demo FPI di Kantor Tempo Ancam Kebebasan Pers
Menurut AJI, jika FPI keberatan terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018, maka bisa disampaikan melalui hak jawab
Didemo FPI, Pimred Majalah Tempo: Kerja Jurnalistik Ada Doifnya
Pemred Tempo meminta maaf kepada demonstran FPI atas dimuatnya karikatur yang dianggap menghina Rizieq Shihab.
Anggap Karikatur Hina Rizieq Shihab, FPI Demo Kantor Tempo
Demonstrasi terjadi di depan kantor Majalah Tempo di Palmerah oleh sejumlah massa aksi dari Front Pembela Islam (FPI).
DPR: Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu untuk UU MD3
Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.
Jurnalis Terduga Cemarkan Nama Baik Kapolda Sumut Ajukan Mediasi
Menurut Setyo, Kapolda Sumut menyambut baik ajakan mediasi tersebut.
Yang Diabaikan Polisi Saat Menangkap Dua Jurnalis di Sumut
Polda Sumatera Utara mengabaikan MoU antara Polri-Dewan Pers dan tidak mengindahkan UU Pers ketika menangkap dua orang jurnalis sorotdaerah.com.
Peneliti MK: DPR Perkarakan Pers Pakai UU MD3 Sama dengan Uji Nyali
UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.
Dewan Pers: RKUHP Memuat Pasal Karet Pengancam Kemerdekaan Pers
Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Kesalahan Pasal-pasal RKHUP yang Dinilai Ancam Demokrasi dan Pers
"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.
Revisi UU MD3 Dapat Mengancam Kebebasan Pers
"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.
Kasus Rebecca BBC dan Gelapnya Kebebasan Pers di Papua
Kasus Kepala Biro BBC Indonesia yang diusir dari Papua karena cuitannya adalah pengalaman terkini bahwa kebebasan pers di Papua masih dibatasi.
Dewan Pers Klaim Praktik Jurnalisme Anarkis Masih Marak
Menurut anggota Dewan Pers Ratna Komala, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas.”