Indeks Kebebasan Pers

"Donasi ini adalah amanah publik kepada LBH Pers, agar LBH Pers tetap konsisten dalam membela dan mengadvokasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," ujar Nawawi.

Larangan meliput adalah bentuk pengekangan kebebasan pers dan pelanggaran terhadap UU Pers Nomor 40 tahun 1999. 

Bagir berharap pembuatan aturan peliputan persidangan tak menyebabkan matinya kebebasan pers.

Dari 2003 hingga akhir 2017 tercatat setidaknya ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis baik itu fisik maupun nonfisik.

Kapolres Jakara Timur Yoyon Tony Surya Putra berkata dua napi yang kabur adalah hoaks, tapi kemudian dibantah Kapolda Metro Jaya.

Dewan Pers tak membenarkan tindakan intimidatif serta kekerasan yang diarahkan ke kantor redaksi harian Radar Bogor pekan lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.

Selama tahun 2003 hingga akhir 2017 terdapat 732 kasus kekerasan terhadap jurnalis entah itu kekerasan fisik ataupun non-fisik.

AJI mencatat terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017-Mei 2018. Dari data itu, Polisi menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada 24 kasus.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi demonstrasi massa FPI ke kantor Tempo karena memakai tindakan intimidasi.

Menurut AJI, jika FPI keberatan terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018, maka bisa disampaikan melalui hak jawab

Pemred Tempo meminta maaf kepada demonstran FPI atas dimuatnya karikatur yang dianggap menghina Rizieq Shihab.

Demonstrasi terjadi di depan kantor Majalah Tempo di Palmerah oleh sejumlah massa aksi dari Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Menurut Setyo, Kapolda Sumut menyambut baik ajakan mediasi tersebut.

Polda Sumatera Utara mengabaikan MoU antara Polri-Dewan Pers dan tidak mengindahkan UU Pers ketika menangkap dua orang jurnalis sorotdaerah.com.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.