Indeks Kebebasan Pers

AJI Indonesia menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kebebasan pers. Salah satu buktinya, pasal-pasal yang mengancam jurnalis tak kunjung direvisi.

Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers saat puncak peringatan Hari Pers Nasional.

Presiden Jokowi diminta segera membatalkan remisi yang diberikan kepada Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Prabangsa.

AJI menilai isu pemberian remisi kepada terpidana pembunuh jurnalis Bali I Nyoman Susrama disebut berpotensi mempengaruhi elektabilitas Jokowi.

Kabar mencuat jelang Hari Pers Nasional, presiden memberi remisi bagi terpidana pembunuh wartawan.

Pemberian remisi kepada pembunuh Jurnalis I Nyoman Susrama disebut Menkumham Yasonna Laoly tidak melanggara kebebasan pers Indonesia

AJI Indonesia memandang keputusan presiden masuk ranah tata usaha negara, sehingga akan dilawan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Massa dari kalangan jurnalis dan lembaha bantuan hukum dan pers mahasiswa menilai remisi kepada narapidana pembunuh jurnalis, Susrama, menyuburkan iklim impunitas kekerasan pada jurnalis.

Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta dan pers mahasiswa (Persma) mengirimkan surat ke Presiden di Istana Negara meminta remisi Susrama dicabut.

AJI Denpasar tak mau terjebak pada grasi maupun remisi untuk Susmara. Pada intinya, AJI Denpasar ingin keputusan untuk Susmara dianulir.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika menilai pemberian remisi untuk Susrama menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers.

I Nyoman Susrama adalah otak pembunuhan berencana yang semula dipidana seumur hidup.

Pemberian grasi untuk I Nyoman Susrama dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini dinilai bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers.

Pemerintah diminta untuk memastikan perlindungan kebebasan pers di tahun politik Pemilu 2019.

Kata "insan pers" hilang dari pidato kebangsaan Prabowo Subianto, padahal dalam salinan yang sempat dibagi ke wartawan disebut jelas.

Pengadilan Tinggi Myanmar menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.

Pemerintahan PM Hasina di Bangladesh kerap disorot terkait beberapa aksi represif terhadap oposisi maupun media.

CPJ mencatat, pemerintahan Erdogan telah memenjarakan 68 orang wartawan di sepanjang tahun 2018.

Langkah Rektor Unnes Fathur Rokhman mempolisikan Zakki dianggap AAPI sebagai wujud ekspresi dunia akademi yang anti-kritik.

Wartawan punya peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, Proklamasi barangkali hanya angin lalu.