Indeks Kebebasan Pers

AJI Makassar mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan terhadap tiga jurnalis saat demo di depan kantor DPRD.

Sampul Majalah Tempo mesti dibaca sebagai cara media menggambarkan situasi sosial yang berkembang terhadap sikap Jokowi terkait revisi UU KPK.

Sejumlah pasal dalam draf RKUHP dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalis.

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.

Tiga kebijakan penting Habibie: membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membentuk undang-undang demokratis.

UU Pers salah satu produk undang-undang yang lahir di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, Pasal 281 yang terdapat dalam draf RKUHP merupakan pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menegaskan pihaknya menolak pada Rancangan KUHP yang bisa menghambat kerja jurnalistik saat menyampaikan berita.

"Perkara polisi intimidasi jurnalis tidak selesai diusut, itu menjadi impunitas pelaku dari polisi," (Koordinator Keselamatan Jurnalis Sasmito Madrim).

Sejauh ini, polisi masih mencari tahu apakah betul ada dugaan kesengajaan dalam peristiwa kebakaran rumah jurnalis Asnawi tersebut.

Dua wartawan Reuters yang dipenjara karena berita soal Rohingya dibebaskan setelah mendapat amnesti dari pemerintah.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai anggota Polrestabes Bandung telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua jurnalis foto saat liputan May Day 2019, di Bandung.

Human Rights Watch (HRW) meminta akses wartawan mana pun ke Papua dibuka agar dapat memantau jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Herlambang Wiratraman berpendapat pasal 27 ayat 3 UU ITE masih berpeluang untuk digugat kembali dengan dalil ketentuan di dalamnya merugikan pers.

Maria Ressa ditangkap sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Manila karena tuduhan pelanggaran investasi.

AJI Jakarta menyatakan kepercayaan publik internasional kepada pemerintah Indonesia bisa merosot jika kebebasan pers di dalam negeri terus memburuk.

SAFEnet meminta agar Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan laporan 2 jurnalis Sultra terkait pemberitaan. Pelapor dan polisi harus menempuh mediasi di Dewan Pers.

Ketua AJI Abdul Manan menyampaikan bahwa memang masih sulit bagi sejumlah wartawan untuk mengakses informasi terkait Papua.

Terkait penangkapan ini, Rappler telah mengeluarkan statement dengan judul "We will continue to tell the truth".

FRI-West Papua meminta Presiden Joko Widodo, agar memudahkan akses wartawan untuk mendapatkan informasi di Papua, khususnya Nduga.