Indeks Kebebasan Pers

Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta dan pers mahasiswa (Persma) mengirimkan surat ke Presiden di Istana Negara meminta remisi Susrama dicabut.

AJI Denpasar tak mau terjebak pada grasi maupun remisi untuk Susmara. Pada intinya, AJI Denpasar ingin keputusan untuk Susmara dianulir.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika menilai pemberian remisi untuk Susrama menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers.

I Nyoman Susrama adalah otak pembunuhan berencana yang semula dipidana seumur hidup.

Pemberian grasi untuk I Nyoman Susrama dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini dinilai bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers.

Pemerintah diminta untuk memastikan perlindungan kebebasan pers di tahun politik Pemilu 2019.

Kata "insan pers" hilang dari pidato kebangsaan Prabowo Subianto, padahal dalam salinan yang sempat dibagi ke wartawan disebut jelas.

Pengadilan Tinggi Myanmar menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.

Pemerintahan PM Hasina di Bangladesh kerap disorot terkait beberapa aksi represif terhadap oposisi maupun media.

CPJ mencatat, pemerintahan Erdogan telah memenjarakan 68 orang wartawan di sepanjang tahun 2018.

Langkah Rektor Unnes Fathur Rokhman mempolisikan Zakki dianggap AAPI sebagai wujud ekspresi dunia akademi yang anti-kritik.

Wartawan punya peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, Proklamasi barangkali hanya angin lalu.

Benny Wenda menuntut pemerintah untuk membiarkan media internasional meliput situasi di Papua Barat.

Di Papua, kala dua kubu berperang, warga sipil menjadi korbannya; sementara wartawan yang jujur mudah dicap "musuh".

Informasi soal Papua dan dari Tanah Papua disebarkan, tetapi kebenaran tertinggal jauh di belakang.

Empat dari 18 media siluman temuan Tirto dan Tabloid Jubi menulis perayaan 1 Desember Papua. Seperti apa sudut pandangnya?

Arya Sandhiyudha, caleg DPR dari PKS dapil Bali, mengelola enam media ‘siluman’ berbahasa Inggris tentang Papua.

Kolaborasi Tirto & Tabloid Jubi: Setidaknya ada 18 media siluman penyebar "berita" soal Papua yang kredibilitasnya diragukan.

Dugaan soal plagiasi harusnya dibuktikan dengan keaslian karya, bukan dengan mengambil langkah hukum.

“Saya akan tuntut ke pengadilan," kata Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub kepada Tirto.