tirto.id - Tokoh oposisi Bangladesh, Kamal Hossain, mengatakan pemerintahan negaranya saat ini dipimpin oleh seorang diktator total. Dalam wawancara dengan The Indian Express, politisi dari Jatiya Oikya Front ini mengungkapkan, selama lebih dari 50 tahun berkarier di politik, belum pernah ia melihat penangkapan sebanyak yang dilakukan oleh pemerintahanan Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed saat ini.
Akan tetapi, dalam wawancara yang berlangsung selama 1 jam itu, Hossain tidak menyebut nama PM Hasina. Dikutip dari The Indiana Express, Kamis (27/12/2018), tokoh yang sempat ingin maju ke pemilu Bangladesh namun batal ini hanya berkata dengan mengucap ”seorang diktator total" untuk menggambarkan rezim pemerintahan sekarang.
Hossain menegaskan, ia tidak bermaksud menantang pemerintahan Hasina meskipun kecewa dengan apa yang selama ini terjadi. “Saya hanya seorang pria berusia 80 tahun. Saya hanya bekerja untuk memulihkan supremasi hukum dan demokrasi di negara ini,” ucapnya.
Pemerintahan Bangladesh selama era Hasina memang kerap menjadi sorotan, termasuk perlakuan terhadap kelompok oposisi juga kalangan lain yang dianggap berseberangan. Kelompok pembela HAM di Bangladesh, Odhikar, menyebut, ratusan orang telah menghilang atau ditahan secara paksa di penjara rahasia.
Ada juga insiden penembakan oleh aparat kepolisian yang menewaskan 450 orang dengan dalih pemberantasan perdagangan narkotika. Hossain pun mengecam keras aksi kejam aparat negara tersebut.
“Lihatlah polisi, apa yang mereka lakukan? Polisi telah menjadi tentara partai [partai pemerintah]. Pelecehan polisi terhadap aktivis oposisi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tukasnya seperti dilaporkan The Guardian.
Pemerintahan Hasina, yang menduduki posisi perdana menteri sejak 2009, juga dinilai represif terhadap pers dan jurnalisme warga atau media sosial. Menurut data Reporters Without Bordes (RSF), Bangladesh berada di peringkat 146 dari 180 negara untuk urusan kebebasan pers.
Dilansir Aljazeera dengan mengutip laporan RSF, sepanjang tahun 2017 lalu, pemerintah Bangladesh telah menjerat setidaknya 25 jurnalis serta ratusan blogger dan pemakai media sosial dengan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Tak hanya itu, banyak wartawan yang diserang dan ditahan. Seorang fotografer yang juga aktivis sosial, Shahidul Alam, misalnya, harus mendekam 107 hari di penjara sebelum dibebaskan dengan jaminan. Majalah Time pernah menyebut Shahidul Alam sebagai salah satu jurnalis yang disingkirkan.
Editor: Iswara N Raditya
