tirto.id - Menurut data Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh, ada 88,68 juta pengguna internet di negara itu per Juli 2018. Facebook menjadi media sosial paling populer di Bangladesh dengan perkiraan 30 juta pengguna. Ini menyebabkan Facebook menjadi media sosial (medsos) yang marak dijadikan sebagai alat kampanye hitam.
Otoritas Facebook, seperti dikutip dari The Guardian, mengatakan bahwa sepanjang pekan ini saja, pihaknya telah mencatat 15 halaman yang menyebarkan berita palsu atau hoax menjelang Pemilu. Facebook yang bekerja sama dengan perusahaan intelijen menduga orang-orang yang membuat dan mengelola situs-situs itu terkait dengan pemerintah.
Kamis (20/12/218) lalu, Facebook menghapus 9 halaman dan 6 akun di Bangladesh karena ditengarai telah memproduksi atau menyebarkan konten menyesatkan. Salah satu dari halaman dihapus itu bahkan memiliki jumlah pengikut yang cukup besar, yakni hampir 12 ribu.
"Perilaku semacam ini tidak diperbolehkan di Facebook berdasarkan kebijakan kami. Kami tidak ingin orang atau organisasi membuat jaringan akun untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka atau apa yang mereka lakukan," tegas Kepala Kebijakan Keamanan Cybersecurity Facebook, Nathaniel Gleicher, kepada Dhaka Tribune.
Selain Facebook, Twitter di Bangladesh juga telah menangguhkan 15 akun yang diduga terlibat manipulasi platform yang terkoordinasi. "Berdasarkan analisis awal kami, tampaknya beberapa akun ini mungkin memiliki ikatan dengan aktor yang disponsori negara," jelas Twitter sebagaimana dilansir The Guardian.
Sementara itu, Human Rights Watch melaporkan, Pusat Pemantauan Telekomunikasi Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh telah mengawasi dan memblokir aktivitas internet yang berpotensi membahayakan negara.
Tanggal 9 Oktober 2018 lalu, pemerintah Bangladesh mengumumkan bahwa mereka telah membentuk tim pemantauan yang beranggotakan 9 orang untuk mendeteksi rumor-rumor yang menyesatkan di media sosial.
Tim bentukan pemerintah Bangladesh ini berafiliasi dengan sejumlah unit dan lembaga sebagai upaya melakukan sensor di internet, memantau komunikasi online, dan menahan pengguna yang diduga menyebarkan desas-desus atau aktivitas yang kontra negara. Selain itu, sebanyak 100 tim dari aparat kepolisian Bangladesh telah dikerahkan di seluruh daerah dan dilengkapi dengan alat pemantauan cyber untuk memantau media sosial.
Sebagai ujicoba, tanggal 10 Desember 2018 lalu, 58 situs web di Bangladesh ditutup hanya dalam beberapa jam. Tindakan seperti ini akan terus dilanjutkan terhadap situs-situs, termasuk portal berita, yang menerbitkan dan menyebarkan laporan palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Iswara N Raditya
