Indeks Kebebasan Pers

Kekerasan di Papua mencoreng wajah Indonesia di hadapan perayaan kemerdekaan pers dunia. Di Papua, arus informasi dikontrol ketat, pers di bawah ancaman, dan intelijen menyusup ke ruang redaksi.

Jokowi menyebut Indonesia adalah "rumah dari jurnalisme paling bebas dan bergairah di seluruh dunia" dalam World Press Freedom Day di Jakarta. Tetapi rumah yang sama ini berada di 124 dalam peringkat kebebasan pers dunia dan akses informasi ditutup-tutupi dari Papua.

Jusuf Kalla menyayangkan media yang dipakai untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. JK mengimbau media agar menyajikan berita sesuai fakta dan objektif.

Standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi 112 dinilai mencerminkan pelaku yang tidak menghargai dan menghormati‎ profesi jurnalis. AJI mengimbau agar kasus kekerasan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

Meski berita 'hoax' semakin luas beredar di dunia maya, Presiden Jokowi menegaskan hal itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Sebabnya, menurut Jokowi, semua negara mengalami itu.

Presiden Joko Widodo ikut memperingati Hari Pers Nasional yang diadakan di Ambon. Pada kesempatan itu hadir pula sejumlah pejabat negara dan tokoh pemilik perusahaan media.

Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers.

Menurut LBH Pers, revisi UU ITE merupakan bentuk legitimasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengekang sikap kritis masyarakat yang semakin masif.

Remy Pigaglio, wartawan harian "Le Croix" dipulangkan dari Mesir karena dituding sebagai gangguan terhadap keamanan negara. Di sisi lain, ia mengaku bahwa pemerintah Mesir tidak menjelaskan alasan pemulangannya, meskipun dirinya sudah memegang visa wartawan. Kejadian ini menambah daftar panjang represi pemerintah Mesir terhadap kebebasan berpendapat.

Komite Kebebasan Pers dari Federasi Umum Jurnalis Arab memuji pencapaian Bahrain dalam mengembangkan iklim kebebasan yang kondusif bagi persnya.