Indeks Kasus Ujaran Kebencian

Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu untuk mengusut tuntas kasus penyebaran hoaks yang melibatkan kelompok Muslim Cyber Army (MCA).

Menurut Gatot grup Muslim Cyber Army sengaja menyebarkan berita hoaks mengenai penyerangan ulama agar menciptakan keserahan di masyarakat. 

Jonru dan tim pengacara masih menimbang hasil putusan hakim tersebut.

Majelis hakim menilai Jonru Ginting terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena mengunggah materi ujaran kebencian di media sosial.

Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat akan bekerja sama menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

Masing-masing akun dari dua kubu ini menjadikan Twitter sebagai medan laga, melanjutkan polarisasi sejak Pemilu 2014 dan Pilkada Jakarta 2017.

Pihak kepolisian kembali menangkap pelaku dugaan penyebar ujaran kebencian di grup media sosial yang tergabung dalam jaringan Muslim Cyber Army (MCA). 

"Kalau negara sudah aman, arahnya benar,lalu dikacaukan, karena hanya ingin mengacau, hanya ingin pemerintah gagal, itu namanya kan pengkhianat," kata Wiranto.

Kuasa hukum Jonru optimistis kliennya divonis bebas karena barang bukti yang diajukan lemah.

Polisi menduga ada aliran dana ke sindikat Muslim Cyber Army (MCA). Namun, dugaan itu perlu pembuktian agar tak menjadi hoaks.

Pelaku bertugas untuk memilih foto yang akan diviralkan jadi berita hoaks.

Aksi yang dilakukan MCA dinilai menyalahgunakan agama untuk kepentingan kejahatan.

Hoaks menjalar seperti jamur di musim penghujan. Sekali ia disebar, lajunya bakal sulit ditahan.

Seperti apa kabar bohong dan hoaks dibuat? Dan seperti apa para pasukan siber ini melaporkan tuduhan akun palsu lawan mereka ke Facebook?

Mahfud menilai, pembuat dan penyebar berita bohong harus ditangkap meski mereka menyertakan embel-embel muslim.

MUI menegaskan kegiatan kelompok Muslim Cyber Army (MCA) menyebar hoaks dan ujaran kebencian di dunia siber adalah haram dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Seorang admin di belakang grup MCA mengklaim mereka memproduksi informasi "asli", bukan hoaks.

Muhammadiyah mengecam tindakan kriminal di media sosial, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Polisi menduga tindakan Muslim Cyber Army bermotif politik menjelang Pilkada 2018.

Isu agama ataupun SARA sengaja dikelola oleh partai politik untuk kepentingan tertentu.