Indeks Kasus Setya Novanto

Setya Novanto akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi proyek e-KTP pada Senin (13/11/2017) besok.

Situs pribadi Setya Novanto diretas. Kuasa hukum berencana melaporkan ke Bareskrim Polri.

Setya Novanto belum memastikan akan menghadiri panggilan KPK pada Senin (13/11/2017) besok. Pemanggilan ini sebagai saksi kasus e-KTP.

Golkar menegaskan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan menimbulkan polemik. Suara meminta Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar hanya segelintir orang saja.

Setya Novanto sempat tersenyum saat ditanya mengenai hari ulang tahunnya. Ia berdoa agar diberi kesehatan menyusul penetapannya kembali sebagai tersangka korupsi e-KTP.

Dengan mengenakan kemeja putih, Setya Novanto mendatangi kantor DPP Partai Golkar pukul 09.43 WIB untuk meresmikan pembangunan gedung Partai Golkar.

Langkah ini perlu diambil KPK lantaran Novanto sudah dua kali mangkir. Ditambah, Novanto punya banyak alasan.

Elektabilitas Jokowi yang tinggi dan memiliki peluang untuk menang membuat Golkar akan tetap nempel, menurut Peneliti SMRC Sirojudin Abbas.

“Jadi kalau ada yang ngeyel, saya sarankan sekolah bahasa Indonesia lagi. Itu bahasa. Nanti ada ahli bahasa yang buktikan,” pungkas Fredrich, pengacara Setnov.

Status tersangka Novanto dinilai bisa merusak citra DPR sebagai lembaga legislatif.

"Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres JK ketika ditanya mengenai penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Fredrich menegaskan, dirinya akan melakukan langkah hukum berupa pengaduan pidana terhadap KPK dan praperadilan.

Dari pantauan Tirto di lokasi, Idrus datang sekitar pukul 18.05 WIB.

Saut tidak memungkiri kalau SPDP dikirimkan kepada tersangka baru Setya Novanto. Bahkan, SPDP sudah dikirimkan kepada Setya Novanto.

Saut Situmorang menilai pelaporan 25 penyidik menunjukkan sistem di KPK bekerja

Arsul mengatakan, KPK tidak boleh menghentikan dugaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setyo Novanto.

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

Kepolisian terus melanjutkan penanganan kasus pidana penyebaran meme Setya Novanto dan tidak akan menghentikan pengusutannya kecuali penyidik tak menemukan alat bukti yang cukup.

Dalam surat yang dikirimkan DPR kepada KPK menyatakan bahwa Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebelum ada izin presiden.

KPK sudah menerbitkan Sprindik baru terkait kasus korupsi e-KTP yang juga memuat penetapan tersangka. Tapi, karena sejumlah alasan, KPK masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan nama tersangka itu.