tirto.id - Status tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi E-KTP mendapatkan respon keras dari Generasi Muda Parti Golkar (GMPG). Pengurus GMPG Mirwan DZ Fauli menyatakan penetapan tersangka Novanto mengancam eksistensi Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Maka, menurutnya, Novanto harus diganti sebagai ketua umum Golkar.
"Gak ada jalan lain. Hanya itu aja caranya. Dari kemarin kan kita sudah berusaha untuk itu ya, mencari jalan agar partai Golkar harus segera sadar," kata Mirwan di Gado-Gado Boplo, (11/11/2017).
Saat ini kata Mirwan, sejak Novanto terjerat kasus E-KTP, elektabilitas Golkar terus menurun. Artinya, kata dia, posisi Novanto sudah tidak baik bagi pencitraan Golkar di mata publik. Mirwan berpandangan partai dibentuk untuk memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan. Sementara, merosotnya elektabilitas akan menghambat jalan Golkar mencapai hal itu.
Dalam hal ini, kata Mirwan, GMPG mendesak kepada DPP Golkar dan seluruh DPD I dan DPD II agar segera menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti Novanto.
"Saya kira dalam tahun ini paling gak. Paling lambat Desember," kata Mirwan.
Desakan ini diklaim telah mendapat persetujuan dari Wapres Jusuf Kalla sebagai senior Golkar dan juga sudah dikomunikasikan ke Presiden Jokowi.
"Pak JK bisa anda lihat sendiri. Dia sudah keras sekali kalau dia. Sampai urusan RS Premiere aja diurusi. Saya pikir beliau sudah terasa betul ini sudah saatnya," kata Mirwan.
Terkait pergantian Setnov, menurut Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirojudin Abbas menyatakan pergantian itu tidak akan mempengaruhi dukungan pada Jokowi.
"Sejauh elektabilitas Jokowi tinggi, sehingga peluang menangnya besar, Golkar akan tetap nempel," kata Sirojudin saat dihubungi Tirto.
Menurut survei terbaru SMRC pada 2 November lalu, elektabilitas Jokowi masih paling tinggi dibandingkan tokoh lainnya, termasuk rivalnya pada 2014 Prabowo Subianto.
Pada simulasi dua nama calon presiden, Jokowi menempati posisi teratas dengan 48,8 persen. Diikuti Prabowo dengan 43,5 persen, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 7,7 persen.
Dalam simulasi terbuka dengan banyak tokoh, Jokowi pun tetap menempati posisi teratas 25,7 persen. Diikuti Prabowo dengan 22 persen, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia sebanyak 45,5 persen.
Sebaliknya, menurut Sirojudin status tersangka Novanto justru dapat menyulitkan Golkar mendapat posisi Cawapres Jokowi di 2019.
Selain itu, kata dia, tren elektabilitas Golkar pun bisa semakin merosot. "Terlepas dari apakah Pak Novanto nantinya terbukti bersalah atau tidak. Tapi kasusnya jadi publikasi buruk bagi Golkar," kata Sirojudin.
Dengan begitu, efeknya adalah Golkar harus bekerja lebih ekstra dibandingkan tanpa Novanto untuk mempertahankan atau meningkatkan elektabilitasnya menuju Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
"Golkar sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Sirojudin.
Meskipun tidak sepakat dan tidak mau berandai-andai pergantian Novanto sebagai ketua umum Golkar, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman sepakat dengan pendapat Sirojudin.
Menurut Maman, keputusan Golkar mendukung Jokowi sebagai Capres di 2019 sudah final. "Tidak akan berubah. Dukungan pada Pak Jokowi sudah final sesuai keputusan Rapimnas Golkar tahun lalu," kata Maman di Gado-Gado Boplo.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
