Indeks Kasus Penodaan Agama

Di bagian awal hingga tengah, sang khatib beberapa kali cukup jelas mengkritik pemerintah.

Ada aspirasi agar pasal penodaan agama direvisi sehingga jelas batas-batas antara tindakan penodaan agama dan bukan penodaan agama.

KA KBUI mengecam vonis pidana penistaan agama atas Ahok dan terpidana lainnya, termasuk menolak penggunaan pasal penistaan agama pasal 156 dan 156a KUHP. Menurut mereka, UU pencegahan penodaan agama tersebut merupakan produk hukum yang melanggar HAM, juga nilai-nilai keberagaman Indonesia.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan memori banding yang akan diajukan kejaksaan terkait vonis untuk Ahok ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masih dalam proses penyusunan.

Meski (masih) dalam skala terbatas, Indonesia tengah menapaki problem yang dihadapi Pakistan: naiknya kekerasan sektarian berbau agama.

Jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dinilai memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

MUI mengaku kecewa terhadap jaksa penuntut umum dalam kasus penistaan agama, dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hanya menuntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Dalam pembacaan pleidoinya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan bahwa dirinya bukan seorang penista atau penoda agama dan kasusnya adalah korban fitnah, seperti yang dituliskan oleh budayawan Goenawan Mohammad.

Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kliennya juga mengajukan nota pembelaan atau pledoi sendiri yang akan dibacakan dalam lanjutan sidang Ahok.

Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama berharap pleidoi yang dibacakan pada sidang kasus dugaan penistaan agama dapat membuat pengadilan memberikan vonis bebas bagi gubernur DKI Jakarta itu.

Pengacara I Wayan Sudiarta, penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dihadapi kliennya adalah catatan buruk bagi dunia peradilan Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan pembacaan tuntutan hukuman oleh JPU terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam lanjutan sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Terkait agenda pembacaan tuntutan sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap melanjutkan jadwal pembacaan tuntutan tetap pada Selasa, 11 April 2017. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo justru setuju menunda agenda pembacaan tuntutan Ahok.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menyarankan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua 2017.

Dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, terdakwa Basuki Tjahaja Purnama membocorkan cara agar tidak meledak-ledak dan mengomel di hadapan publik.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara menetapkan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari JPU pada Selasa 11 April 2017 dan dapat disiarkan langsung oleh media massa.

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Trimoelja D Soejardi mengatakan penayangan video utuh pidato Ahok di Kepulauan Seribu untuk memperjelas konteks dalam program budidaya ikan kerapu.

Kuasa hukum Ahok hadirkan mantan hakim yang pernah menangani kasus penodaan agama. Mereka berharap saksi tersebut bisa memberikan titik terang bagi perkara Ahok.

Saksi ahli hukum pidana Djisman Samosir menilai kasus Ahok seharusnya sudah dibatalkan secara hukum, karena kalimat Ahok dalam pidato di Kepulauan Seribu tidak lengkap disebutkan dalam surat dakwaan JPU.

Saksi ketiga ahli hukum pidana Djisman Samosir menilai bahwa perkara yang dihadapi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini prematur dan tidak memenuhi persyaratan untuk diproses hukum.