Indeks Kasus Pencucian Uang

Tak bisa hadir pemeriksaan, kuasa hukum menemui kepolisian untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan Bahctiar.

Polisi dinilai terlalu memaksakan diri untuk menjadikan tersangka mantan ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, terlihat dari banyaknya pasal yang digunakan untuk menjeratnya.

Pihak kepolisian Mabes Polri akan menunggu kedatangan Bachtiar Nasir hingga siang ini untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yayasan.

Penetapan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipertanyakan.

Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.

Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.

Polisi mengakui tak melanjutkan pemeriksaan Bachtiar Nasir karena saat kasus 2 tahun lalu muncul tengah menjelang Pemilu 2019.

Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeksekusi rampasan uang sebesar Rp40 miliar hasil kejahatan transfer dana mencurigakan terkait Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Argentina.

Enam tersangka dugaan pengaturan pertandingan dijerat pasal tindak pidana suap dan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Manajemen data dan teknik negosiasi menentukan implementasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indoensia-Swiss.

Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH [Zainudin Hasan]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Empat orang dari pihak swasta diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka Zainudin Hasan.

Yunus menerangkan, ada 6 kriteria yang menyebabkan transaksi dinilai mencurigakan.