tirto.id -
Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Central Bank Governors Meeting/ACGM) Kamis (4/4/2019) di Chiang Rai, Thailand.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan, kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif Bank Indonesia dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
"Ini juga sekaligus menunjukkan komitmen kita untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF," jelas Perry dalam keterangan resminya, Kamis (4/4/2019).
Ia menjelaskan, nota kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (2018) dan Bank Negara Malaysia (2013).
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.
"Selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan," kata dia.
Ia mengatakan, ada tiga tujuan yang diharapakan BI dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, yaitu, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal.
Serta mendorong inovasi keuangan, dan ketiga, memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
"Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI – BOT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
