Indeks Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Fraksi Partai Golkar memberikan sinyal menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi terhadap terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Terkait pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Komisi III DPR RI akan mendenagrkan pandangan fraksi-fraksi di DPR hari ini, Selasa (23/7/2019).

Surat amnesti Baiq Nuril Maqnun nomor R-28/Pres/07/2019 ditandatangani Jokowi Senin (15/7/2019).

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk mengkaji surat pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) menerima surat permohonan dari Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun (ketiga kiri) seusai melakukan pertemuan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan secara proses hukum terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun telah usai. Namun, ada kepentingan yang lebih besar yakni HAM.

Presiden Jokowi berjanji bakal segera menyelesaikan bakal segera menyelesaikan rekomendasi amnesti untuk terdakwa pidana UU ITE Baiq Nuril.

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril Maknun menyambangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyerahkan surat penangguhan eksekusi.

Baiq Nuril dijerat UU ITE dengan putusan tetap dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Ombudsman RI menyebut, peninjuan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ia mengacu kepada putusan Antasari Azhar dalam putusan nomor 34 tahun 2013 yang dikeluarkan hakim konstitusi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan memberiksan amnesti terhadap Baiq Nuril, korban pelecehan seksual.

Baiq Nuril, terpidana kasus UU ITE akan menemui Menkumham Yasonna Laoly untuk membahas pengajuan amnesti ke Presiden Jokowi.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril sering berkomunikasi dengan Kantor Staf Presiden terkait permohonan amnesti kepada Jokowi. 

Bukti elektronik yang dipertimbangkan majelis hakim kasasi dalam putusan itu adalah bukti elektronik yang tidak sah yang cacat, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi menilai MA lebih mengedepankan institusi daripada keadilan bagi Nuril selaku korban pelecehan seksual.

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril yang dijerat dengan UU ITE divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

 Amicus Curiae dari ICJR berisi penilaian terkait dengan kasus Nuril dan evaluasi terkait putusan tingkat sebelumnya, yakni kasasi yang memvonis 6 bulan penjara dan denda maksimal Rp500 juta.

Polri harus mengambil langkah proaktif untuk meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan tersebut dan memerintahkan Polda NTB melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

MaPPI FHUI sedang menyiapkan dokumen untuk mengajukan PK atas putusan MA terhadap Baiq Nuril.