Indeks Kasus Korupsi

KPK juga telah menggeledah di lokasi lainnya. Salah satunya di Kantor Kementerian Agama dan rumah pihak terkait dalam perkara korupsi kuota haji 2024.

Susy menilai hak tagih LPEI ke PT Petro Energy telah dialihkan sehingga tidak ada lagi hak tagih dan hubungan hukum antara PT Petro Energy dan LPEI.

Jaksa menyoroti keberadaan kapal Jembatan Musi II yang sudah karam, namun tetap tercatat dalam daftar aset akuisisi PT JN oleh PT ASDP.

Menurut hakim, KJPP MBPRU merupakan pihak konsultan yang menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ASDP ini.

Isi pesan itu dibacakan oleh salah satu majelis hakim yang memimpin persidangan kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

Hal tersebut terungkap dalam BAP Endra yang dibacakan JPU dalam persidangan kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

Bupati Pati, Sudewo, dikabarkan akan dimakzulkan, buntut dari demonstrasi 13 Agustus 2025 lalu. Simak daftar kasusnya.

Kim Keon Hee, mantan Ibu Negara Korsel ditangkap di bandara setelah mendarat dari Vietnam. Simak alasan penangkapan Kim Keon Hee dan kasusnya.

KPK menemukan bahwa perubahan porsi ini dilakukan setelah pertemuan antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji.

Asep menambahkan, KPK meyakini pejabat pusat terlibat dan dibuktikan salah satu pejabat Kemenkes telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

KPK pun mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif terhadap upaya pemanggilan yang dilakukan karena sudah mangkir 2 kali dari pemanggilan KPK.

Asep mengaku belum mengetahui hasil penggeledahan di ruangan pejabat Kemenkes yang disegel terkait kasus korupsi peningkatan RS di Koltim.

Mantan Menag, Yaqut Cholil, dicekal bepergian ke luar negeri 6 bulan oleh KPK, terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

Tom menegaskan, kedatangan ke Ombudsman bukan karena sentimen pribadi, melainkan sebagai upaya pembenahan agar proses audit pemerintah berjalan profesional.

Budi mengatakan KPK masih melakukan langkah-langkah penyidikan dalam kasus kuota haji khusus di Kementerian Agama, termasuk mencari pelaku yang terlibat.

KPK tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Nikita Mirzani untuk mendalami laporan dugaan korupsi kepada penegak hukum yang disampaikan ke KPK.

KPK pun mencatat bahwa ada pergeseran kuota tambahan dari 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.

Surya Paloh mempertanyakan istilah OTT yang digunakan KPK usai kadernya, Bupati Kolaka Timur, ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek RSUD.

KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.