Indeks Kasus Korupsi Dana Hibah

KPK memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah KONI.

PKB tidak menawarkan kader pengganti Imam Nahrawi untuk menduduki kursi Menpora setelah Imam ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah.

KPK menduga Imam Nahrawi menerima gratifikasi selain kasus dana hibah Kemenpora

Imam Nahrawi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari jabatan Menpora setelah diumumkan sebagai tersangka.

Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Ketua Panitia Kemah Pemuda Islam Indonesia Ahmad Fanani terkait kasus dugaan korupsi kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia.

Staf Kemenpora mengaku, Hamidy sering mengeluh karena sering diminta uang oleh staf pribadi Menpora, Miftahul Ulum jika ada pencairan dana hibah dari Kemenpora.

KPK membenarkan keberadaan catatan uang yang disebut saksi ada aliran dana ke Kemenpora sebesar Rp1,5 miliar dalam lanjutan sidang suap dana hibah Kemenpora.

Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny F Awuy didakwa menyuap Rp400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner dan telepon pintar ke pejabat Kemenpora.

KPK memeriksa Menpora Imam Nahrowi terkait kasus suap dana hibah KONI, Imam diperiksa soal keterkaitan posisi dan perannya saat memberikan persetujuan di proposal Kemenpora.

Menpora Imam Nahrawi mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus suap dana Hibah KONI.

Menpora Imam Nahrawi akan dipanggil oleh KPK hari ini terkait kasus korupsi dana Hibah KONI.

Kedua pejabat yang dipanggil KPK yaitu Kepala Bidang Olahraga Nasional atau Kepala Tim Verifikasi Muhammad Yunus dan Kepala Bagian Biro Hukum Kemenpora Yusuf Suparman.

Sylviana Murni memenuhi panggilan kedua penyidik Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan kembali pemeriksaan Sylviana Murni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Anggaran dana hibah dalam APBD sejatinya untuk menunjang capaian program pemerintah daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Permendagri No. 14 tahun 2016. Sayangnya, peruntukan dana ini sering disalahgunakan dengan berbagai modus.

Pihak kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan korupsi hibah pramuka dari penyelidikan ke penyidikan. Sejauh ini, penyidik telah menerima 10 saksi, satu di antaranya adalah Sylviana Murni.

Polri mengatakan bahwa penggunaan kata dana bansos dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015, adalah berdasarkan laporan masyarakat.

Sebanyak 470 LSM diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan indikasi penyelewengan anggaran dana hibah pada APBD Sumsel 2013 senilai Rp2,1 triliun.

Tim Advokat dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) menilai pernyataan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang berkomitmen untuk terus menerbitkan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka untuk La Nyalla Mattalitti hanya didasarkan pada opini dan emosi semata. Tim Advokat mengingatkan kembali pernyataan Kejati yang ingin menerbitkan 100 sprindik meski sudah dipatahkan berkali-kali di sidang praperadilan, bahkan “menantang” para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memimpin sidang bergiliran.

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.