Indeks Kasus E-ktp

Bamsoet hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung untuk kasus korupsi e-KTP.

Bimanesh meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim karena masih dibutuhkan pasiennya yang rata-rata menderita gagal ginjal.

Ketua DPR Bambang Soesatyo telah hadir di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi e-KTP.

Markus mengaku hanya tahu Irvanto semasa dirinya sering hadir dalam acara Partai Golkar.

Mirwan mengaku, dalam pemeriksaan ia ditanya soal pembahasan APBN selaku posisinya sebagai mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI.

Bamsoet beralasan jadwal pemanggilan KPK hari ini berbenturan dengan banyaknya jadwalnya selaku legislator.

Keempat anggota DPR ini dipanggil sebagai saksi untuk untuk kasus KTP Elektronik untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi alias IHP dan Made Oka Masagung alias MOM.

KPK berencana memeriksa Ketua DPR Bambang Soesatyo, pada Senin besok.

Made Oka Masagung telah ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP pada 28 Februari 2018.

Deisti Astriani Tagor diperiksa untuk mengembangkan kasus korupsi e-KTP.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap saksi Zudan Arif selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk tersangka IHP dan MOM," ucap Febri Diansyah.

"Kalau dimusnahkan di daerah nanti bukti kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bagaimana?"

Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.

Ketua DPW Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menduga kasus tercecernya e-KTP di Bogor berkaitan dengan kecurangan di Pilkada Bogor. 

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.

"Karena ini tahun-tahun politik sehingga kecurigaan kecurigaan itu bisa saja timbul," kata Agus.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

"Saat ini, semua KTP elektronik rusak yang terjatuh tersebut sudah masuk gudang."

Sejumlah ucapan Fredrich Yunadi di persidangan hari ini menbuat jaksa KPK mengajukan keberatan kepada majelis hakim.