Indeks Kasus Baiq Nuril

Tim kuasa hukum Baiq Nuril sering berkomunikasi dengan Kantor Staf Presiden terkait permohonan amnesti kepada Jokowi. 

Jokowi didesak untuk memberikan amnesti bagi Baiq Nuril tanpa menunggu permohonan.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril bakal mengajukan amnesti ke Presiden Jokowi setelah pihaknya mendapat sinyal baik dari Istana.

Pengacara Baiq Nuril menegaskan kliennya tidak akan meminta grasi ke Presiden Joko Widodo, karena itu sama mengakui jika Baiq bersalah.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebaiknya pemerintah menarik kembali pasal karet di UU ITE sebab itu merugikan kebebasan masyarakat untuk membela diri.

Presiden Joko Widodo didesak bersikap proaktif untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. 

DPR RI pernah berjani akan mengeksaminasi putusan kasasi Baiq Nuril, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

Jokowi didesak segera memberikan amnesti kepada Baiq Nurul sebelum ada ada perintak dari kejaksaan untuk menjebloskannya ke penjara.

Bukti elektronik yang dipertimbangkan majelis hakim kasasi dalam putusan itu adalah bukti elektronik yang tidak sah yang cacat, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi menilai MA lebih mengedepankan institusi daripada keadilan bagi Nuril selaku korban pelecehan seksual.

Alasan majelis hakim MA menolak PK Baiq Nuril karena putusan yang dikeluarkan di tingkat kasasi sudah menyatakan ada pelanggaran pidana.

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril yang dijerat dengan UU ITE divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ada tiga kasus besar kekerasan seksual. Pertama kasus Agni, kedua kasus Baiq Nuril dan yang terakhir kasus di lingkup kerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

 Amicus Curiae dari ICJR berisi penilaian terkait dengan kasus Nuril dan evaluasi terkait putusan tingkat sebelumnya, yakni kasasi yang memvonis 6 bulan penjara dan denda maksimal Rp500 juta.

Erasmus menekankan permohonan penangguhan terhadap Baiq Nuril harus dilihat dari dasar kemanusiaan.

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan telah mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi terhadap Buni Yani ke Kejaksaan.

Polri harus mengambil langkah proaktif untuk meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan tersebut dan memerintahkan Polda NTB melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Kuasa hukum Baiq Nuril berencana membawa kasus yang dialami kliennya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah itu diharapkan bisa membuat mantan atasan Nuril mendapat sanksi etik. 

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.

"Enggak usah khawatir, tadi Pak Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad sudah berbisik kepada saya kalau perlu dilakukan eksaminasi oleh Komisi III terhadap putusan MA," kata Arsul.